SURAT EDARAN BUPATI PARIMO JADi POLEMIK , OMBUDSMAN KEMBALIKAN HAK ANAK DAPATKAN RAPOR DAN IJAZAH
PARIGI, News investigasi.id Dalam rapat klarifikasi Kamis 16 Juni 2022 kemaren atas laporan masyarakat terkait Dugaan tidak patut oleh Bupati Parigi Moutong yang mengeluarkan surat edaran terkait tidak diberikannya ijazah dan rapor bagi peserta didik yang belum divaksin yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Parigi Moutong berhasil disepakati 2 (dua) hal yaitu:
1. Bahwa Pemerintah Daerah Parigi Moutong melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong melakukan revisi poin surat Edaran Bupati Parimo Nomor 443.32/1783/DISDIKBUD tanggal 31 Mei 2022 perihal percepatan penuntasan Vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik
2. Bahwa surat edaran baru akan memasukan poin 4 surat Edaran Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri bahwa Orang tua/Wali Peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
Kesepakatan ini ditempuh mengingat Prinsip prinsip dalam UU Perlindungan Anak yakni The Best Interest for Child atau Kepentingan Terbaik bagi anak yang harus tercermin dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan utamanya pada Hak Pendidikan sebagai hak pelayanan dasar. Vacsinisasi bukan sebagai kewajiban Anak tapi dia adalah hak Anak yang tidak boleh dikaitkan atau melanggar Hak Pendidikan Anak dimana Penyelenggara wajib memberikan Ijazah dan Rapor dalam setiap kelulusan. Terlebih kabupaten Parigi Moutong sudah menjadi kabupaten Ramah Anak. Sehingga seluruh kebijakan harus diuji dengan UU.Perlindungan Anak yang di dalamnya terdapat Konvensi Hak Anak yang harus dihormati.
Ombudsman sangat berterima kasih dimana Pemerintah Kabupaten bersedia lakukan perbaikan kebijakan tersebut dan terus menggalang upaya pencapaian target vacsinisasi terhadap anak didik dengan mengedepankan aspek edukasi, inovasi dan informasi.
Palu, 17 Juni 2022
