Sumba Timur Kabupaten Terakhir yang Dinilai Ombudsman NTT Tahun 2026 .
WAINGAPU | BuletinNTT.com- Kabupaten Sumba Timur menjadi pemerintah daerah terakhir di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjalani penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026. Tim Penilai Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi NTT melaksanakan penilaian tersebut pada 9-13 November 2026.
im Penilai Ombudsman NTT, Ola Mangu Kanisius dan Geradin M.J. Kotan, menyampaikan hal tersebut saat bertemu Sekretaris Daerah (Sekda) Sumba Timur, Umbu Ngadu Ndamu. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Sekda Sumba Timur, Senin (9/11/2026).
"Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 dilakukan terhadap 14 kabupaten dan satu kota serta satu Pemda Provinsi NTT. Kabupaten Sumba Timur merupakan pemda terakhir yang dinilai," ujar Tim Penilai Ombudsman NTT.
Sekda Umbu Ngadu Ndamu menyambut baik pelaksanaan penilaian tersebut. Ia juga mengoordinasikan kesiapan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi sasaran evaluasi. Sekda didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Yulius Ngenju serta Kepala Bagian Organisasi Leksi Henuk.
"Setelah mengikuti entry meeting pada awal Agustus di Kupang, kami telah mengoordinasikan kesiapan RSUD Umbu Rara Meha, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas PUPR," jelas Umbu. Keempat OPD tersebut menjadi sasaran penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026.
Dalam penjelasannya, Tim Penilai Ombudsman NTT mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026. Keputusan tersebut mengatur indikator kinerja kunci, bobot, dan penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Regulasi itu juga menetapkan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagai salah satu indikator kinerja kunci (IKK).
"Penilaian maladministrasi pelayanan publik menjadi salah satu indikator kinerja kunci pada fungsi penunjang urusan pemerintahan, dengan bobot 10 persen pada tahun 2027. Hal demikian melekat pada kinerja Sekda," ungkap Tim Penilai.
Pada hari pertama, Tim Penilai Ombudsman NTT melakukan penilaian di RSUD Umbu Rara Meha. Kepala Bidang Pelayanan Tjokorda G.A. Dhanuja bersama staf manajemen menerima kedatangan tim tersebut.
enilaian mencakup empat dimensi, yakni input, proses, output, dan pengaduan. Tim juga mengukur aspek kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Ombudsman menggunakan tiga metode penilaian, yaitu wawancara, studi dokumen, dan observasi langsung.
Tim Penilai juga membuka ruang partisipasi masyarakat Sumba Timur untuk memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan publik. "Untuk aspek kepercayaan publik, ruang partisipasi bagi masyarakat Sumba Timur terbuka melalui tautan https://pmkm.ombudsman.go.id/#/ppm-external selama November 2026," terang Tim Penilai. Penilaian tersebut mencakup kesiapan internal penyelenggara pelayanan, khususnya pengetahuan, perencanaan, dan kewajiban pengelolaan pengaduan
Ombudsman juga mengukur transparansi dan akuntabilitas pemenuhan standar pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu, tim mengevaluasi proses pengelolaan pengaduan masyarakat serta tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah.
Melalui penilaian ini, Ombudsman mendorong pemerintah daerah memperkuat kualitas pelayanan, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik sesuai ketentuan.
