SPMB Jabar 2026 Kisruh, Laporan ke Ombudsman Masih Nihil
Bandung - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 menuai banyak keluhan dari masyarakat. Sejumlah orang tua siswa mengaku kebingungan dengan mekanisme baru Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB), lambatnya proses verifikasi, hingga gangguan pada website yang membuat mereka kesulitan memantau proses pendaftaran. Di tengah polemik yang berkembang, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat mulai menerima berbagai konsultasi dari masyarakat terkait pelaksanaan SPMB tahun ini. Meski belum ada laporan resmi yang masuk, Ombudsman mengakui telah mendengar sejumlah persoalan yang dikeluhkan calon peserta didik dan orang tua.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Fitry Agustine, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menerima konsultasi, bukan pengaduan resmi."Ya, untuk pengaduan masuk terhitung hari ini masih belum, jadi masih konsultasi karena setiap yang ada konsultasi itu kami selalu minta untuk mereka menyampaikan keluhan dulu ke Dinas Pendidikan langsung atau KCD. Kalau misalnya tidak di respon oleh mereka maka kami akan langsung menghubungi terkait persoalan yang dihadapi oleh masyarakat," kata Fitry saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (10/6/2026).
Menurut Fitry, dari sejumlah konsultasi yang diterima, terdapat dua persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan pengakuan sertifikat prestasi yang digunakan dalam jalur prestasi."Permasalahan sertifikat juara anta rkelas yang menurut pelapor sertifikat tersebut kategorinya tingkat provinsi, terus kemudian yang kedua mengeluhkan Disdik Jabar diduga mengabaikan Pergub 9 tahun 2024. Katanya malah menggunakan Kepgub tahun 2025 sehingga penilaian skor Pramuka Garuda menjadi turun," ungkapnya.
Meski demikian, Ombudsman belum dapat melakukan tindak lanjut lebih jauh karena warga yang datang masih sebatas berkonsultasi. Mereka terlebih dahulu diarahkan untuk menyampaikan keberatan kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat atau Kantor Cabang Dinas (KCD) setempat."Kalau mengabaikan keluhan dari masyarakat maka kami minta untuk langsung segera melaporkan kepada kami, nanti kami yang akan menelepon ataupun menghubungi dari pihak Disdik ataupun KCD," ujarnya.
Fitry mengakui pelaksanaan SPMB tahun ini memang tengah menjadi sorotan publik. Karena itu, Ombudsman turut melakukan pemantauan langsung ke lapangan guna memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan sesuai aturan. "Jadi terkait SPMB memang sedang kisru, tapi belum ada aduan resmi. Tapi kami tetap memantau, turun ke lapangan kan ya di beberapa nanti beberapa sekolah," ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila menemukan dugaan penyimpangan selama proses SPMB berlangsung. "Ya kepada warga sebenarnya jangan takut untuk melaporkan itu terkait dugaan misalkan adanya penyimpangan yang terjadi di SPMB ini," tuturnya.
Lebih lanjut, Ombudsman meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan sesuai prinsip pelayanan publik, yakni objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, efektif, efisien, dan berintegritas.
Menurutnya, jangan sampai persoalan teknis maupun administrasi justru menghambat hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan. "Jangan sampai calon peserta didik merasa kesulitan terkait SPMB ini sehingga ada siswa yang tidak bersekolah terutama untuk siswa yang kurang mampu. Sesuai dengan prinsip pelayanan publik, pelayanan itu harus cepat, mudah dan murah. Jangan sampai ada pungli dan pengaduan yang masuk dari masyarakat harus segera ditanggapi dan diberikan solusi," tuturnya.
Selain itu, Ombudsman juga mengingatkan pentingnya kesiapan sumber daya manusia yang menangani SPMB di tingkat sekolah maupun dinas pendidikan. "Mereka harus menempatkan petugas teknis atau operator yang kompeten yang paham akan regulasi dari Juknis SPMB yang membawahi baik itu Pergub, perbup ataupun Perwal. Harapannya pelaksanaan spmb ini dapat mereka jalankan dengan baik dan berintegritas," pungkasnya.
Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 Jawa Barat.
