Sosok Sri Widhiyanti: Dari Aktivis Perempuan Kini Jadi Kepala Ombudsman Bali
DENPASAR, Kanalbali.com - Ni Nyoman Sri Widhiyanti (46) telah resmi dilantik sebagai Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali. Banyak yang belum tahu, jauh hari sebelumnya, dia adalah aktivis perempuan khususnya di bidang lingkungan dan bantuan hukum.
Figur yang lahir di Cimahi, 19 Mei 1976 tersebut telah aktif mengawal dan menyuarakan kepentingan publik sejak tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Udayana (Unud) Bali angkatan tahun 1994.
"Sebenarnya pada masa itu agak sulit perempuan Bali menjadi aktivis, tapi karena saya lahir besar di Cimahi, jadi berbeda dengan perempuan Bali pada umumnya. Saya lebih punya banyak waktu untuk ikut kegiatan mahasiswa," tuturnya, Jumat, (16/9/2022).
Selama menjadi mahasiswa, ia mengikuti beberapa organisasi di dalam maupun di luar kampus. Misalnya sebagai Wakil Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Bali, Divisi Advokasi Senat Fakultas Hukum UNUD, hingga tergabung dalam pers kampus.
Sri mengaku tujuan awal mengikuti organisasi kampus agar dapat menambah relasi teman. Namun semakin dijalani, ia menemukan minat terus menyuarakan kepentingan publik melalui sebuah lembaga.
"Semakin dijalani saya semakin nyaman ikut berorganisasi dan menyuarakan kepentingan publik, selain bisa menambah teman juga," kata dia.
Berkat pengalaman mengikuti organisasi mahasiswa, Sri yang telah berhasil mendapatkan gelar Sarjana Hukum memutuskan terjun 'langsung dalam berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat. Khususnya yang berfokus pada penyelamatan lingkungan, dan membantu perempuan serta anak-anak mendapatkan perlindungan hukum.
"Setelah lulus saya berkesempatan menjadi direktur eksekutif Walhi Bali, kemudian Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Bali, dan Forum Perempuan Mitra Kasih Bali," tutur Sri.
Selama menjadi aktivis LSM, Sri mendapatkan banyak pengalaman yang sulit untuk dilupakan. Salah satunya dengan membantu petani rumput laut di Nusa Ceningan petani untuk mendapatkan tanah yang sudah bertahun-tahun digarap sebagai lahan pertanian.
"Mereka menggunakan tanah negara untuk bertani yang kemudian membuat sendiri Sertifikat Hak Milik (SHM). Kita bantu dengan membela di pengadilan ketika tanah mau diambil kembali," imbuhnya.
Selain itu, terkait kasus kekerasan perempuan dan anak, Ia pernah menangani dugaan perdagangan bayi. Dimana pada kasus tersebut, ada seorang bayi yang diadopsi karena orang tuanya tidak sanggup membayar biaya persalinan. Namun ibunya tidak setuju, kemudian dilakukan upaya advokasi.
"Waktu itu sudah selesai kasusnya, bidannya sudah mau mengembalikan bayi tersebut," jelasnya.
Setelah sekitar 10 tahun bergelut menjadi anggota LSM, ia memutuskan melamar menjadi asisten di Ombudsman RI perwakilan Bali pada tahun 2012. "Saya ingin idealisme tetap jalan, tapi bisa masuk ke sistem lembaga pemerintahan yang independen. Sehingga saya memilih berkarir di Ombudsman RI. Disini saya ingin memberi masukan ke pemerintah agar jadi lebih baik dari sisi pelayanan publik," kata dia. (Kanalbali/LSU)
