Soal Pelayanan Publik Pemrov Babel, Pj Gubernur Sebut Laporan dari Masyarakat Pasti Ditindaklanjuti
BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ombudsman Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung ( Ombudsman Babel) menerima ribuan laporan soal pelayanan publik pada tahun 2022.
Dalam penyelesaian laporan masyarakat, Ombudsman Babel menerima aduan sebanyak 1.096 laporan dan dari jumlah tersebut terdapat 191 laporan yang masuk dalam tahap pemeriksaan.
Selain itu, dalam pelaksanaan tugas pencegahan maladministrasi, pada tahun 2022 Ombudsman Babel telah melaksanakan kegiatan penilaian kepatuhan dan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dengan lokus penilaian di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tujuh pemerintah kabupaten dan kota di Kepulauan Bangka Belitung, serta seluruh kepolisian resor dan Kantor Pertanahan se-Babel.
Adapun hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh pemerintah kabupaten/kota telah berada di zona hijau (kepatuhan tinggi). Namun Pemerintah Provinsi Babel turun dari zona hijau ke zona kuning (kepatuhan sedang).
Penjabat Gubernur Bangka Belitung (Pj Gubernur Babel) Ridwan Djamaluddin menanggapi soal aduan masyarakat mengenai pelayanan publik.
Ridwan mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam hal meningkatkan pelayanan publik melalui laporan yang diarahkan ke Ombudsman Babel.
"Pelayanan publik sejauh ini bagus, saya melihat adanya laporan ke Ombudsman dan lain-lain, masyarakat mencari institusi lain yang bisa secara efektif menyampaikan kepada pemerintah," kata Ridwan saat dikonfirmasi bangkapos.com, Senin (26/12/2022).
Dia menekankan, segala laporan yang disampaikan pemerintah tentu akan segera ditindaklanjuti.
"Pada dasarnya, semua laporan masyarakat kita tindaklanjuti, ada aplikasi yang dikembangkan juga," sebutnya.
"Namun kita juga mesti melakukan verifikasi, karena laporan itu kadang tidak lengkap dan akurat. Tapi yang pasti ada laporan dari masyarakat pasti diperhatikan," imbuhnya.
Ke depan, pemerintah provinsi akan terus meningkatkan pelayanan publik lebih baik lagi.
"Saya sebetulnya mengajak masyarakat luas, secara proaktif menyampaikan itu. Pagi ini aja ada laporan soal perusakan hutan lindung di Bangka Barat, laporan langsung ke saya, kita langsung komunikasi ke pemkab," ungkap Ridwan.
"Pada dasarnya kita cepat. Kita harap juga laporan akurat dan dalam tanda petik tidak bernuansa kepentingan membela ini atau membela itu, tapi benar-benar kepentingan masyarakat," tandasnya. ( Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)
