Kabar Perwakilan

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Di sebuah ruangan sederhana dengan sebagian dinding tertutup lembaran tripleks dan lantai beralas karpet, dan meja belajar yang sederhana puluhan anak duduk bersila.

Mereka adalah siswa kelas 2 SD Negeri 21 Mendo Barat, yang tetap semangat belajar meski dibilang ruang kelas atau sarana sekolah tempat mereka belajar tidak layak dibandingkan ruangan sekolah pada umumnya.

Diketahu sejak tahun 2021, kerusakan sarana dan prasarana di sekolah ini telah dilaporkan. Namun hingga kini, belum ada perbaikan menyeluruh. Kondisi ini mendapat perhatian langsung dari Ombudsman Republik Indonesia.

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, turut melakukan peninjauan langsung ke SD N 21 Mendo Barat, Kamis (21/8/2025) setelah menerima laporan mengenai kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan dan dikhawatirkan membahayakan dan tidak aman bagi anak-anak.

Dalam peninjauan tersebut, diketahui bahwa salah satu ruang kelas mengalami kerusakan hingga 90 persen dan sudah tidak lagi digunakan karena berisiko membahayakan.

Sedangkan beberapa ruangan lain juga mengalami kerusakan sedang, namun tetap digunakan karena keterbatasan ruang belajar. Kedatangan Anggota Ombudsman RI ini juga didampingi langsung Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Pj Sekda Kabupaten Bangka, perwakilan Dinas Pendidikan, dan berbagai pihak terkait lainnya.

Kepala Sekolah SDN 21 Mendo Barat, Sri Maryani mengungkapkan bahwa kerusakan ruang kelas sekolah ini sudah terjadi sejak tahun 2021. Namun, hingga saat ini belum ada renovasi menyeluruh. Kata dia, saat ini sekolah hanya memiliki 6 ruang kelas yang layak pakai, padahal jumlah siswa mencapai 221 orang, yang idealnya memerlukan 8 ruang kelas.

"Kita sudah melaporkan kondisi ini sejak 2021. Tahun (2024) kita mendapatkan satu ruang kelas baru, atas perintah PJ bupati. Itu pun sebenarnya untuk menggantikan kelas dua yang kondisinya sudah tidak layak. Namun karena kekurangan lokal, akhirnya ruang lama tersebut tetap kami gunakan," ujar Sri kepada Bangkapos.com, Kamis (21/8/2025).

Dia menuturkan, pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya ke pihak-pihak terkait untuk mengajukan perbaikan bangunan sekolah yang sudah tidak layak.

"Untuk ruangan kelas 2 yang bisa dilihat sebenarnya kurang layak, tapi disini kita bekerja sama dengan paguyuban orang tua murid. Mereka secara swadaya membawa karpet, membawa meja dari rumah masing-masing, Bahkan menutup dinding rusak dengan tripleks agar pembelajaran tetap bisa berlangsung dengan aman," kata Sri.

Meski demikian Sri menyebut, pihak sekolah tetap berusaha memberikan pembelajar yang optimal dengan memastikan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendidik di sekolah merupakan guru sarjana pendidikan. Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, dalam kesempatan ini turut menyatakan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya hadir untuk memastikan layanan dasar pendidikan dapat berjalan dengan baik, aman, dan layak.

"Kami dari Ombudsman tentu dalam rangka menjalankan tugas untuk memastikan bagaimana penyelenggaraan layanan publik. Tadi kita sudah lihat secara fisik di SD N 21, ada beberapa ruangan yang memang sudah semestinya direnovasi demi penyelenggaraan proses pembelajaran di sekolah dan aspek keselamatan serta keamanan anak-anak. Negara berkewajiban menjamin hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan yang aman," jelas Johanes.

Ombudsman RI mendorong Pemerintah Daerah untuk segera mengambil langkah cepat dan strategis dalam menangani masalah infrastruktur di sekolah-sekolah, khususnya SDN 21 Mendo Barat yang memang seharusnya mendapatkan perhatian. Menurutnya, meskipun kondisi di Bangka Belitung tak seburuk daerah lain, tetap diperlukan prioritas khusus untuk sektor pendidikan dasar.

"Saya kira kita masih punya PR yang banyak terkait akses pendidikan, mungkin Bangka Belitung tidak lebih parah atau buruk ketimbang beberapa daerah lain yang memang masih memiliki persoalan dalam penyediaan akses pendidikan, tapi itulah tantangan negara kita sebagai negara yang besar kepulauan, maka kita ombudsman berupaya mendorong agar pemerintah juga memberikan prioritas karena ini bicara soal layanan," ujarnya.

Penjabat (PJ) Sekda Kabupaten Bangka, Thony Marza, yang juga turut hadir dalam kunjungan tersebut, mengakui bahwa pemenuhan layanan dasar pendidikan selama ini memang belum optimal.

"Kita akan bergerak dengan data karena pemetaan dukungan sekolah harus dimulai dari prioritas yang paling membutuhkan agar pemanfaatan dana tepat sasaran, jangan sampai sekolah-sekolah tertentu yang langganan dapat program sementara yang lain ada yang tertinggal, sehingga memang di 2026 kita sepakat akan bergerak dengan data termasuk yang seperti ini yang sudah jelas artinya membutuhkan penanganan segera," ucap Thony.

Ia menyebut, pihaknya bersama Pj Bupati telah memanggil Dinas Pendidikan dan dinas terkait untuk merumuskan langkah konkret untuk membahas solusi dan pemetaan sekolah-sekolah yang membutuhkan perhatian segera.