Sidak Mendadak, Ombudsman Cek Dapur Makan Gratis di Merawang
BANGKA, MEDIAQU.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap harus berjalan optimal meski selama bulan Ramadan. Untuk memastikan hal itu, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Baturusa, Kecamatan Merawang, Kamis (5/3).
Tidak hanya meninjau dapur produksi, tim Ombudsman juga memantau langsung proses distribusi makanan ke sekolah. Salah satu lokasi yang didatangi adalah SMP Negeri 1 Merawang guna melihat bagaimana paket MBG diterima oleh para siswa.
Plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, menegaskan pengawasan ini penting dilakukan karena program MBG merupakan layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya para pelajar.
"Program Makan Bergizi Gratis ini tidak boleh hanya terlihat baik di atas kertas. Kami ingin memastikan mulai dari proses memasak di dapur hingga makanan sampai ke tangan siswa benar-benar berjalan sesuai ketentuan," ujarnya di konfirmasi Mediaqu.id.
Pengawasan ini merujuk pada ketentuan pelaksanaan MBG selama Ramadan yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2026.
Dalam sidak tersebut, Ombudsman memeriksa sejumlah aspek penting seperti kesesuaian menu dengan petunjuk teknis, pola distribusi makanan selama Ramadan, kelayakan fasilitas dapur, hingga mekanisme pengelolaan pengaduan.
Kepala SPPG Baturusa, Hypo Krates, menjelaskan bahwa menu makanan yang disiapkan selama Ramadan telah disusun sesuai standar gizi yang ditetapkan. Selain memenuhi angka kecukupan gizi, paket makanan juga disesuaikan dengan kebutuhan khusus siswa, termasuk yang memiliki alergi terhadap bahan tertentu.
Ia menambahkan, selama Ramadan terdapat penyesuaian dalam pola distribusi makanan. Hal itu dilakukan karena jadwal kegiatan belajar di sekolah biasanya lebih singkat.
"Distribusi tetap kami sesuaikan dengan jadwal sekolah selama Ramadan agar makanan bisa diterima siswa dengan baik," katanya.
Dalam pelaksanaannya, pengelola juga sempat menghadapi kendala ketersediaan bahan baku. Beberapa komoditas seperti susu dan buah sempat mengalami kelangkaan serta kenaikan harga. Untuk menjaga pasokan tetap tersedia, tim pengadaan bahkan harus mencari pemasok dari luar wilayah Merawang.
Selain itu, pengelola SPPG juga mencatat adanya dua laporan keterlambatan pengiriman paket MBG di SMP Negeri 1 Merawang dan SMP Negeri 2 Merawang. Pihak pengelola telah berkoordinasi dengan sekolah dan menyampaikan permohonan maaf kepada pihak penerima.
"Ini menjadi evaluasi bagi kami agar distribusi ke depan bisa lebih tepat waktu," ujar Hypo.
Selama sidak, Ombudsman juga melakukan pengecekan menyeluruh terhadap fasilitas dapur. Mulai dari area penerimaan bahan baku, ruang pencucian, ruang persiapan bahan, ruang penyimpanan, hingga area pengemasan makanan. Standar sanitasi serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) turut menjadi perhatian dalam pengawasan tersebut.
Fither menegaskan hasil sidak ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Ombudsman untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada penyelenggara program maupun instansi terkait.
"Kami ingin program ini berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan terus diperbaiki jika ada kendala di lapangan," tegasnya. (Suf)
