Sepanjang Tahun 2022, Aduan ke Ombudsman Banten Didominasi Sengketa Tanah
SERANG, RADARBANTEN.CO.ID - Selama tahun 2022, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten paling banyak menerima aduan terkait sengketa tanah.
Demikian diungkapkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi saat berkunjung ke Graha Pena Radar Banten, Selasa 17 Januari 2023.
Kedatangan Fadli, didampingi Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan, Zainal Muttaqin, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Eni Nuraeni dan Kepala Keasistenan Pemeriksaan dan Veridikasi Laporan, Adam Sutisna Winata.
Rombongan disambut, Pemred Radar Banten, Delfion Saputra, Redaktur Pelaksana Radar Banten Aditya Ramadan, dan Pemred Banten Raya M Hilman Fikri.
"Kasus 2022 (paling banyak ditangani-red) kasus agraria, terkait pendaftaran dan penyelesaian sengketa kepemilikan," ujarnya.
Menurutnya, permasalahan yang ditangani terkait dengan satu lahan dengan dua surat kepemilikan. Hal ini, kerap terjadi karena bermula dari perselisihan di tingkat pemerintah desa.
"Kenapa itu ditangani sama kita? Karena kalau orang mengurus tanah, dia harus mengurus dokumen arsip yang merupakan bagian dari pelayanan publik," katanya.
Aduan persoalan sebagian besar bukan pemilik lahan yang bersangkutan, tapi penerima kuasa. Ke depan, kondisi ini bisa yang bersangkutan langsung mengadukan hal tersebut ke pihaknya.
"Iya, 80 persen kasus pertanahan dikuasakan. Padahal ini bisa masyarakat langsung, karena program layanan kami gratis layanan bisa menggunakan by WhatsApp," terangnya.
Sementara itu, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan, Zainal Muttaqin menambahkan, persoalan sengketa tanah dimulai dari Desa.
"Kalau kita periksa memang pemainnya banyak di desa, surat keterangan berawal dari Pemerintah Desa, kemudian baru terbit sertifikat dari BPN (Badan Pertanahan Nasional)," katanya. (*)
