Sekolah Tanpa Listrik
RADARNTT, Ba'a - Di tengah upaya pemerintah menggenjot peningkatan elektrifikasi nasional/daerah, melalui berbagai inovasi energi ditemukan fakta memilukan, masih ada fasilitas pendidikan di pinggiran kota kabupaten belum ada listrik. Bisa dibanyangkan seperti apa hasil pendidikan yang diraih di era digital saat ini.
Saat berkunjung ke kabupaten terselatan NKRI, Rote Ndao. Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton menemukan fakta sebuah SMPN yang berada di pinggiran kota kabupaten belum ada listrik.
"Hari Jumat (8/10), saya berkesempatan mengunjungi SMPN 4 Lobalain di Desa Suelain, Kecamatan Lobalain , Kabupaten Rote Ndao. Saya mendapat informasi bahwa SMPN yang berada di ibu kota kabupaten dan terletak hanya sekitar 2 kilometer dari kantor Bupati Rote Ndao ini belum berlistrik sehingga sangat mengganggu kegiatan belajar anak," tulis Beda Daton.
Menurut informasi yang diperoleh di lokasi, jika ada kegiatan sekolah yang memerlukan listrik, sekolah harus meminta bantuan di sekolah terdekat yaitu SMAN 1 Lobalain.
"Informasi ini dibenarkan kepala sekolah saat saya temui," tegas Beda Daton.
Pihak sekolah sudah mengajukan permohonan pemasangan listrik ke PLN sejak Juni 2020 namun belum kunjung dilayani.
"Untuk itu saya akan meneruskan keluhah ini ke Manager PLN Area Kupang dan Rote Ndao agar menjadi atensi," tandasnya.
Beda Daton menjelaskan, rupanya apa yang dialami SMPN 4 Lobalain ini terjadi juga di ribuan sekolah lain di Indonesia. Data Dapodik 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat ada 8.522 sekolah yang belum teraliri listrik dan sebanyak 42.159 sekolah yang belum terakses internet.
Jumlah sekolah tanpa listrik paling banyak ditemukan di jenjang sekolah dasar, yakni 6.857 sekolah. Kemudian disusul SMP sebanyak 1.123 sekolah, SMA sebanyak 229 sekolah, dan SMK sebanyak 313 sekolah. Paling banyak sekolah tidak berlistrik ini berada di Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Kalimantan Barat dan NTT. Listrik dan internet adalah komponen penting kegiatan belajar mengajar, karena itu wajib menjadi perhatian pemerintah. (TIM/RN)
