Sekda Sidoarjo Jalani Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Ombudsman RI dalam Layanan Publik
Sidoarjo, Bhirawa.
Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Kamis (31/10) kemarin, memanggil semua pimpinan OPD di Pemkab Sidoarjo, termasuk Sekretaris Daerah, yang juga termasuk pimpinan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sidoarjo, untuk dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEK PPP) di tahun 2024 ini.
Selain kepada Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur, Sekda Sidoarjo, Dr Feny Apridawati, juga melakukan presentasi dan wawancara dengan tim dari Biro Organisasi Pemprov Jatim, di ruang Delta Dewantara lantai 1 Kantor BKD Kabupaten Sidoarjo.
Feny mengatakan dirinya juga semua OPD di Pemkab Sidoarjo bukan setuju untuk dievaluasi, namun dievaluasi itu sudah harus menjadi kewajiban. "Agar masyarakat penggunak layanan, bisa merasa nyaman, mudah dalam mendapatkan layanan dari Pemerintah," kata Feny, usai menjalani evaluasi tersebut.
Dirinya berkomitmen akan memberikan pelayanan publik yang terbaik dan berkualitas di Sidoarjo, dengan tagline tetap semangat tanpa sambat, wani beda. Apa yang beda? menurut Feny, semua OPD di Sidoarjo dan BLUD, harus bisa memberikan pelayanan yang prima .
Didampingi Kabag Umum Setda Sidoarjo, Dana Riawati, Feny sempat menyampaikan inovasi layanan yang ada di lingkungan Setda Sidoarjo. Diantaranya ada Sipraja, layanan Administrasi kependudukan secara online, layanan E-budy layanan surat menyurat di internal pegawai di Kabupaten Sidoarjo dan layanan E-Kenda, layanan pengawasan proses pembangunan di Sidoarjo.
Feny juga menyampaikan di lingkungan Setda Sidoarjo juga menggelar forum grup discusion (FGD), sebagai wadah untuk memperoleh masukan atas layanan yang sudah diterapkan. "Misalnya di bidang kebersihan, agar lingkungan Setda semakin bersih, nyaman bagi pegawai dan tamu," ujarnya.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Agus Muttaqin SH, mengaku apresiasi dengan Sekda Sidoarjo, yang dianggap punya perhatian dalam merespon setiap pengaduan yang masuk. "Untuk merespon pengaduan,
tidak terlalu menjaga jarak birokrasi, yang penting pengaduan bisa teratasi," komentarnya.
RSUD Notopuro Sidoarjo, kemarin, juga menjadi salah satu BLUD yang dievaluasi kinerjanya. BLUD yang dipimpin oleh dr Atok Irawan ini, ditanya tentang semua inovasi layanannya kepada para pasien dan masyarakat. Agus sempat minta agar layanan di BLUD ini sering dipublis kepada masyarakat, agar masyarakat Sidoarjo semakin banyak yang tahu inovasi layanan di RSUD milik Pemkab Sidoarjo itu.
Kepala Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Arif Mulyono SSTP, mengatakan pihaknya selama Seminggu ini telah melakukan kegiatan PEK PPP tahun 2024 . Tujuannya, untuk mengevaluasi kinerja unit kerja di Pemkab Sidoarjo, mulai dari tingkat kelurahan, Puskesmas, Kecamatan BUMD, Badan dan Dinas, agar pelayanan publiknya semakin prima.[kus.ca]
