Rapor Pelayanan Publik Kalsel Turun ! Ombudsman Kalsel Nyalakan Alarm bagi Pemda
RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN - Kualitas pelayanan publik pemerintah daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) mengalami penurunan pada 2025. Ombudsman RI Perwakilan Kalsel mencatat nilai pelayanan berada di angka 82,41-masih dalam kategori baik, namun turun signifikan dari capaian 2024 yang mencapai 93,64.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Hadi Rahman, menegaskan tren penurunan ini tidak bisa dianggap sepele.
"Secara kategori memang masih baik, tapi trennya menurun. Ini harus jadi alarm serius bagi pemerintah daerah," tegasnya, Rabu (22/4/2026).
Ia menjelaskan, metode penilaian kini lebih komprehensif dengan berbasis maladministrasi. Artinya, bukan hanya aspek administratif yang dinilai, tetapi juga kualitas nyata layanan yang dirasakan masyarakat.
"Sekarang kita ukur lebih dalam, mulai dari proses layanan, hasil, pengelolaan pengaduan, hingga tingkat kepercayaan publik," ujarnya.
Dari hasil penilaian, hanya dua daerah yang berhasil meraih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi, yakni Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarbaru. Sementara tiga daerah lainnya masuk kategori Opini Kualitas Tinggi, dan satu daerah berada di level sedang.
Meski demikian, berbagai keluhan klasik masih mendominasi laporan masyarakat. Mulai dari lamanya waktu pelayanan, prosedur berbelit, hingga adanya pungutan biaya.
"Keluhan seperti ini terus berulang. Artinya, perbaikan yang dilakukan belum maksimal," kata Hadi.
Tak hanya itu, sikap aparatur juga menjadi sorotan. Pelayanan yang kurang ramah dan tidak profesional dinilai turut menurunkan kepercayaan masyarakat.
"Hal-hal dasar seperti keramahan dan profesionalitas jangan dianggap sepele. Justru itu yang paling dirasakan publik," tambahnya.
Hadi menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dalam mendorong perbaikan yang berkelanjutan-tidak hanya di level kebijakan, tetapi hingga pelaksana di lapangan.
Ia juga mendorong agar hasil penilaian Ombudsman dijadikan indikator kinerja instansi, termasuk penerapan kompensasi layanan jika terjadi pelanggaran.
"Kalau ini dijalankan serius, kualitas pelayanan akan meningkat dan kepercayaan masyarakat ikut terangkat," pungkasnya.
