Kabar Perwakilan

Kantor ATR/BPN Natuna

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kepri mengeluarkan rapor hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2021, Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN se-Kepulauan Riau.

 

Kategori Penilaian Kepatuhan dibagi dengan 3 Zonasi, yaitu Zona Merah dengan Nilai 0.00 - 50.99, Zona Kuning dengan Nilai 51.00 - 80.99, dan Zona Hijau dengan Nilai 81.00 - 100. Dan  pada tahun 2021 menghasilkan penilaian yang cukup baik bagi Kantah ATR/BPN se-Kepri.

 

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepri, Lagat P.Siadari menyampaikan bahwa Ombudsman RI menilai pada 2 jenis produk layanan dari BPN, yaitu Layanan Pengukuran Bidang Tanah, dan Layanan Pendaftaran Hak Milik.

 

"Untuk di Provinsi Kepulauan Riau tidak ada yang jelek, bahkan 6 Kantah diantaranya termasuk level Zona Hijau, hanya 1 Kantah berada pada posisi Zona Kuning, yaitu Kantah Kabupaten Anambas," terangnya.

 

Hal tersebut disampaikannya, pada pertemuan secara daring/virtual yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Kepulauan Riau, dan seluruh Kepala Kantah ATR/BPN, (15/2).

 

Sambungnya, Ombudsman RI menilai berdasarkan apa yang terlihat dilokasi layanan, ada atau tidaknya sebuah standar layanan, untuk di Kantah Anambas Ombudsman RI memberikan catatan bahwa tidak adanya sarana dan prasarana khusus, seperti ram, kursi roda, jalur pemandu, toilet khusus atau ruang menyusui di ruang tunggu, Ombudsman RI Kepri juga tidak menemukan pengelolaan pengaduan secara non elektronik, ketersediaan informasi terkait prosedur penyampaian pengaduannya serta pejabat pengelola pengaduan tersebut.

 

Berdasarkan penilaian tersebut Ombudsman RI Kepri meminta Kanwil Kementerian ATR/BPN memberikan apresiasi kepada Kantah yang masuk ke Zona Hijau dan memberikan teguran atau pembinaan kepada Kantah yang belum masuk Zona Hijau standar pelayanan.

 

"Pesan kami agar yang telah masuk Zona Hijau agar dipertahankan, kepada Kantah Lingga dan Batam agar ditingkatkan lagi, khusus untuk Kantah Anambas agar dapat segera dilaksanakan dievaluasi karena penilaian pada tahun 2022 ini akan dilaksanakan setelah pasca lebaran," pungkasnya.

 

Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Kepulauan Riau, Askani, SH,MH mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan Ombudsman RI Kepri, dan hasil dari penilaian akan langsung ditindaklanjuti.

 

Tahun 2022 ini, saya optimis Kantah Anambas akan menjadi hijau dan Lingga menjadi lebih baik. Apa yg akan dikerjakan sebenarnya sudah jelas ada list dari Ombudsman RI. Hal ini merupakan hal yang sepele, namun dibiarkan mengakibatkan penilaian yang tidak bagus. Kami akan berikan teguran, dan yang hijau akan diberikan apresiasi," terangnya.

 

Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya oleh Ombudsman RI secara serentak diseluruh Indonesia kepada 24 Kementerian, 15 Lembaga, 34 Provinsi, 416 Kabupaten, dan 98 Kota, Jumlah seluruhnya adalah 587 Instansi, bertujuan untuk mengukur kepatuhan penyelenggaran pelayanan publik terhadap standar pelayanan sesuai dengan amanat UU 25 tahun 2009