Raih Predikat Kepatuhan Ombudsman, Saparudin Minta OPD Pangkalpinang Lebih Proaktif Layani Masyarakat
PANGKALPINANG - Pemerintah Kota Pangkalpinang kembali meraih Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia dengan skor 85,02. Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, saat menghadiri kegiatan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman RI Tahun 2025 sekaligus pembinaan kepatuhan pelayanan publik bagi perangkat daerah di Smart Room Centre (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (24/6/2026).
Menurut Saparudin, penghargaan yang diraih bukanlah tujuan akhir, melainkan pemacu semangat untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam pelayanan publik.
Ia menegaskan, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus dilakukan secara aktif dan responsif terhadap kebutuhan warga.
"Seluruh OPD harus lebih aktif melayani masyarakat. Jangan hanya menunggu, tetapi bagaimana kita bisa proaktif memberikan pelayanan terbaik bagi warga Kota Pangkalpinang," ujarnya.
Saparudin menilai, keberhasilan meraih predikat kepatuhan dari Ombudsman RI merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang juga menerima penghargaan atas kinerja pelayanan publik yang dinilai baik, yakni Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, RSUD Depati Hamzah, dan SMP Negeri 1 Pangkalpinang.
Selain penghargaan dari Ombudsman RI, Pemerintah Kota Pangkalpinang sebelumnya juga meraih penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) dari Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan predikat AA atau kategori tertinggi.
Tak hanya itu, Pemkot Pangkalpinang juga berhasil memperoleh UHC Award atas capaian kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai 99,86 persen dari total penduduk.
Berbagai penghargaan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Saparudin berharap seluruh perangkat daerah terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
