Puskesmas Lebih Patuh Pelayanan Publik Dibandingkan Dinas Kesehatan. Cek Hasil dari Ombudsman RI!
PALU- Ombudsman RI Perwakilan Sulteng merilis hasil uji kepatuhan Pelayanan Publik di 14 Instansi di Sulawesi Tengah mulai dari Pemerintahan Provinsi, Kota dan Kabupaten.
Pelayanan sektor Kesehatan menjadi sorotan sebab menyumbang rapor merah dari Zona kepatuhan terhadap aturan pelayanan publik yang dibangun pemerintah pusat.
Kepatuhan rendah ini malah disumbang oleh instansi Dinas Kesehatan sendiri. Mulai dari Dinas Kesehatan Pemprov berapor merah dengan skor penilaian yang bahkan tak mencapai 30 hanya 28,75. Kota Palu, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut menyumbang skor terendah berkisar 21,75. Toli-toli dan Sigi berkisar nilai 26,21. Buol dan Parigi Moutong menyumbang nilai 42 hingga 48,97.
Ironisnya, di unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu Puskesmas menyumbang skor yang lebih baik di sektor kesehatan ini. Bahkan ada empat puskesmas di tiga kabupaten yang menyumbang zona Hijau artinya kepatuhan terhadap aturan pelayanan dinilai tinggi. Ke empatnya yaitu, Puskesmas Kampung Baru, di Kabupaten Banggai, dengan skor 84,14.
Lalu Puskesmas Parigi di Kabupaten Parigi Moutong, dengan nilai 81,4. Dua Puskesmas lain ada di Kabupaten Tojo Una-una yaitu Puskesmas Bailo yang menyumbang nilai 84,1 dan Puskesmas Ampana Timur 82,47. Selebihnya masuk ke Zona Kuning dengan standar kepatuhan pelayanan Sedang.
Kepala Perwakilan ORI Sulteng mengomentari soal ini. Melihat skor yang timpang antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan, menurutnya harus menjadi perhatian pimpinan daerah.
"Jadi Gubernur dan Bupati harus fokus ke pelayanan dasar ini. Terlebih kita sedang hadapi pandemi Covid-19 gelombang ke III. Harus menjadi perhatian sungguh-sungguh, terutama soal kepemimpinan OPD," tandas Sofyan kepada Palu Ekspres, Selasa (11/1/2022).
Dia menyoroti kepemimpinan di dua dinas yang ada di Kota Palu dan Provinsi. "Khusus untuk Kota Palu dan Provinsi, sudah terlalu lama Pimpinan Dinas Kesehatan di PLT kan," tandasnya. Sofyan menilai, mungkin akan berbeda bila dipimpin oleh kepala dinas yang definitif. (aaa/pe)
