Prof Saparudin Apresiasi OPD Berprestasi, Minta Kualitas Layanan Terus Ditingkatkan
BANGKA BELITUNG, BERITA BAIK - Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menegaskan pelayanan publik harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Acara Apresiasi dan Penghargaan kepada Pimpinan dan Pengawal Unit Pelayanan Publik yang meraih kategori kualitas pelayanan baik berdasarkan penilaian Ombudsman RI, di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (24/6/2026).
Menurut Prof. Saparudin, pemerintah daerah dituntut hadir secara cepat, responsif, dan mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, meskipun di tengah keterbatasan anggaran dan proses perencanaan pembangunan yang harus dijalankan sesuai aturan.
"Setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat harus segera kita antisipasi. Pemerintah tidak boleh diam ketika menerima keluhan masyarakat. Yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik dan menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat," ujar Prof. Saparudin.
Ia menjelaskan, tidak semua persoalan dapat diselesaikan secara instan karena pemerintah harus melalui tahapan perencanaan dan penganggaran. Namun demikian, pemerintah tetap harus melakukan langkah-langkah konkret agar masyarakat merasakan manfaat kehadiran pemerintah.
Sebagai contoh, Prof. Saparudin menyinggung penanganan jalan rusak yang kerap menjadi keluhan masyarakat. Menurutnya, sebelum dilakukan perbaikan permanen melalui program pembangunan, pemerintah dapat melakukan penanganan sementara untuk mengurangi risiko dan dampak yang dirasakan warga.
"Kalau ada jalan berlubang, jangan menunggu anggaran besar turun. Minimal ada tindakan sementara yang bisa dilakukan sambil menunggu proses pembangunan yang lebih permanen," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang memberikan penghargaan kepada tiga unit pelayanan publik yang berhasil meraih predikat kualitas pelayanan baik berdasarkan penilaian Ombudsman RI, yakni Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, RSUD Depati Hamzah, dan SMP Negeri 1 Pangkalpinang.
Prof. Saparudin mengapresiasi capaian tersebut dan berharap penghargaan yang diterima menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Khusus kepada RSUD Depati Hamzah, ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan kemampuan ekonomi.
"Masyarakat harus tetap dilayani. Pemerintah Kota Pangkalpinang sudah menyiapkan anggaran agar masyarakat pada desil 1 sampai desil 5 tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di rumah sakit maupun puskesmas," tegasnya.
Sementara kepada Dinas Sosial, Prof. Saparudin meminta agar penyaluran bantuan sosial dilakukan secara tepat sasaran dengan mengutamakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Prioritas bantuan harus diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Karena keadilan bukan berarti sama rata, tetapi memberikan sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat," katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pembaruan data penerima bantuan sosial secara berkala agar program pemerintah berjalan efektif dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
"Data harus terus diperbarui sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ini menjadi kunci agar pelayanan sosial berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal," tutup Prof. Saparudin.
