PPDB Tahun 2023 jadi Perhatian Ombudsman RI Perwakilan Banten
SERANG, RADARBANTEN.CO.ID - Proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2023-2024 menjadi salah satu perhatian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten.
Hal ini dikarenakan tiap memasuki tahapan PPDB, Ombudsman kerap menerima aduan dan keluhan seperti pada tahun 2022, bidang pendidikan berada di posisi kedua terbanyak jenis laporan yang diterima.
Demikian terungkap saat Penyampaian Hasil Pengawasan Pelayanan Publik dan Penyelamatan Kerugian Masyarakat dari Maladministrasi di wilayah Provinsi Banten Tahun 2022 di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Banten, Lontar Baru, Kamis, 26 Januari 2023.
Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Banten, Zainal Muttaqin mengakui apabila pada tahun 2022 pihaknya menerima sebanyak 12 laporan terkait dengan PPDB.
"Ini (PPDB) jadi perhatian di tahun 2023, dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan," ujarnya.
Pemetaan dilakukan mulai dari regulasi sistem zonasi, teknis pelaksanaan atau penyelenggaraan (sekolah dan Dinas Pendidikan), hingga pengawasan internal (Inspektorat).
"Memang kami menangkap sistem zonasi dari PPDB ini untuk pemerataan kualitas pendidikan. Output-nya memperluas akses sekolah, di tengah keterbatasan kursi," katanya.
"Kami tentu akan berkolaborasi bersama semua pihak, agar ke depan PPDB bisa berjalan lancar, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota se-Banten," katanya.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Fadli Afriadi mengakui jika pada proses tahapan PPDB pihaknya kerap menerima laporan pengaduan khususnya terkait kesesuaian aturan dan teknis pelaksanaan.
"PPDB cukup meriah, intinya mudah-mudahan ini awal tahun ini Dindikbud Provinsi Banten dan kabupaten/kota melakukan perbaikan," katanya.
"Memang persoalan PPDB ini bukan hanya persoalan ini timbul di Banten tapi di daerah lain. Karena memang, segala sesuatu yang terbatas menimbulkan potensi," tambah Fadli.
Kata Fadli, pihaknya terbuka bekerja sama dengan untuk meningkatkan kualitas PPDB agar masyarakat terlayani dengan baik. Termasuk, membuka ruang bagi masyarakat untuk menerima laporan melalui berbagai layanan.
"Bisa datang langsung atau bahkan melalui berbagai layanan yang kami sediakan. Gratis," katanya. (*)
