Polemik Mutasi Kepala Sekolah di Kabupaten Konawe Terus Bergulir dan Memasuki Babak Baru
Polemik mutasi kepala sekolah di Kabupaten Konawe terus bergulir dan memasuki babak baru. Setelah mengajukan keberatan administratif dan menyatakan sikap akan menggugat Surat Keputusan (SK) Bupati ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perwakilan 29 eks Kepala Sekolah (KS) kini resmi melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (3/3/2026).
Laporan tersebut ditujukan atas dugaan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan pengabaian kewajiban hukum oleh Bupati Konawe dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam penerbitan SK mutasi kepala sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Konawe.
Safrudin, salah satu perwakilan keluarga kepala sekolah, menegaskan bahwa langkah hukum ini akan terus berlanjut hingga ke tingkat pusat apabila Bupati Konawe tidak menganulir SK pelantikan tersebut.
"Tuntutan kami jelas, SK pelantikan harus dibatalkan agar para kepala sekolah mendapatkan keadilan," tegasnya.
Ia menyatakan, para eks kepala sekolah pada prinsipnya tidak mempersoalkan kewenangan Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST, dalam melakukan mutasi.
"Bupati memang memiliki kewenangan, tetapi harus sesuai prosedur," ujarnya. sumber Hitsultra.
