Polda Maluku Perkuat Kulitas Layanan Publik
KBRN, Ambon: Polda Maluku terus memperkuat upaya peningkatan kualitas layanan publik melalui kegiatan Dialog Interaktif Aspirasi Seribu Pulau yang digelar Bidang Humas Polda Maluku bekerja sama dengan RRI Ambon, Rabu (26/11/2025).
Dialog bertema "Transformasi Pelayanan Publik Polda Maluku untuk Masyarakat: Respon Cepat, Transparan, dan Humanis" ini menghadirkan evaluasi, masukan, dan komitmen bersama untuk mempercepat Reformasi Birokrasi di lingkungan Polda Maluku.
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni, AKBP Robert Ferdinandus, AMK, S.Th, Kabag RBP Biro Rena Polda Maluku, dan Hasan Slamat, S.H., M.H., Pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Maluku, dan Psikolog dan Akademisi Universitas Pattimura, Dr. Paulus Koritelu.
Dalam dialog tersebut, pimpinan Ombudsman Maluku, Hasan Slamat, mengapresiasi sekaligus memberikan catatan penting mengenai evaluasi pelayanan publik Polda Maluku. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian Ombudsman, Polda Maluku berada pada Zona Kuning, meski sejumlah Polres telah masuk Zona Hijau.
Dialog Publik Polda Maluku dalam perkuat Kualitas Pelayanan Publik, Rabu (26/11/2025). (foto : nelson/rri)
KBRN, Ambon: Polda Maluku terus memperkuat upaya peningkatan kualitas layanan publik melalui kegiatan Dialog Interaktif Aspirasi Seribu Pulau yang digelar Bidang Humas Polda Maluku bekerja sama dengan RRI Ambon, Rabu (26/11/2025).
Dialog bertema "Transformasi Pelayanan Publik Polda Maluku untuk Masyarakat: Respon Cepat, Transparan, dan Humanis" ini menghadirkan evaluasi, masukan, dan komitmen bersama untuk mempercepat Reformasi Birokrasi di lingkungan Polda Maluku.
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni, AKBP Robert Ferdinandus, AMK, S.Th, Kabag RBP Biro Rena Polda Maluku, dan Hasan Slamat, S.H., M.H., Pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Maluku, dan Psikolog dan Akademisi Universitas Pattimura, Dr. Paulus Koritelu.
Dalam dialog tersebut, pimpinan Ombudsman Maluku, Hasan Slamat, mengapresiasi sekaligus memberikan catatan penting mengenai evaluasi pelayanan publik Polda Maluku. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian Ombudsman, Polda Maluku berada pada Zona Kuning, meski sejumlah Polres telah masuk Zona Hijau.
Advertisement
"Indikator kuning adalah standar layanan yang kami terapkan. Kami dorong perbaikan dapat dipercepat," ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya penguatan alokasi anggaran agar peningkatan kualitas pelayanan publik dapat berjalan optimal.
Hasan memberi contoh nyata keberhasilan digitalisasi layanan Polri melalui pengalamannya mengurus SKCK Online dari Ambon untuk keperluan seleksi Ombudsman RI di Jakarta. "Prosesnya lancar. Ini bukti digitalisasi Polri sudah berada di jalur yang benar," tambahnya.
Di sisi lain, Akademisi Universitas Pattimura Ambon, Dr. Paulus Koritelu, menyoroti perubahan positif dalam pendekatan humanis Polri kepada masyarakat.
"Saya harus apresiasi, Polisi sekarang sudah sangat humanis. Ada pergeseran mindset yang positif," ujarnya.
Ia menekankan bahwa karakter masyarakat Maluku harus menjadi rujukan utama dalam setiap inovasi layanan publik Polri. "Kearifan lokal harus menjadi modal dasar pelayanan yang berempati," tegasnya.
Mewakili Polda Maluku, AKBP Robert Ferdinandus menegaskan komitmen segera menindaklanjuti seluruh masukan dari Ombudsman dan akademisi.
"Kami berkomitmen mempercepat perbaikan. Seluruh jajaran Polda Maluku akan didorong untuk mencapai Zona Hijau. Transformasi layanan yang cepat, transparan, dan humanis adalah harga mati," tegasnya.
Menutup dialog, Hasan Slamat kembali memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., yang dinilainya telah membawa perubahan signifikan dalam pelayanan publik Polri di Maluku.
Dialog Interaktif Aspirasi Seribu Pulau bukan hanya agenda formal, tetapi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik. Penilaian Zona Kuning menjadi alarm sekaligus pemacu percepatan Reformasi Birokrasi. Sementara itu, testimoni positif tentang digitalisasi SKCK Online dan pendekatan humanis Polri membuktikan bahwa transformasi sedang berjalan, meski tetap membutuhkan dukungan kebijakan dan anggaran.
Sinergi antara polisi, Ombudsman, dan akademisi dalam dialog ini menjadi model kolaborasi ideal bagi institusi lainnya untuk membangun pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada masyarakat.
