• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Pj Gubernur Papua Barat Diingatkan Fokus Pada 3 Hal
PERWAKILAN: PAPUA BARAT • Senin, 04/07/2022 •
 
Kepala Ombudsman Papua Barat, Musa Sombuk

Ombudsman Papua Barat mengingatkan Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw tidak melakukan manuver dan fokus pada hal-hal menjadi prioritas dalam menjalankan tugasnya sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat, Musa Sombuk menilai dari pantauan pergerakan jalanya roda pemerintahan provinsi saat ini, terdapat beberapa tantangan yang harus menjadi fokus Pj Gubernur, yakni penataan kembali birokrasi pelayanan publik dengan melakukan penertiban, memperbaiki disiplin pegawai, penataan aset serta menyelesaikan tahapan pemilu 2024.

"Dimata Ombudsman beliau ini memimpin pelayanan publik di Papua Barat untuk tiga hal yang diatur dalam undang-undang yaitu, pelayanan publik dan barang jasa dan administrasi, tiga  hal ini menurut pengamatan Ombudsman cukup banyak masalah, sehingga kalua boleh beliau fokus untuk tiga hal ini," ujar Sombuk dikantornya belum lama ini.

Sombuk mengatakan, saat ini sudah muncul tahapan pelelangan dan dibagian ini terjadi banyak masalah dengan adanya aksi demo dari para kontraktor.

"Jadi hendaknya beliau fokus memperbaiki bagian ini, karena ini berkaitan juga dengan serapan anggaran kita yang masih sangat rendah dan lelang-lelang ini membuat serapan akan naik,"sebutnya.

Selain itu, Obudsman mengingatkan Pj Gubernur untuk memperbaiki pelayanan kesehatan yang mengalami penurunan saat pandemi Covid 19.

"Karena ini sudah landai, maka bergerak sudah untuk memperbaiki pelayanan di sektor kesehatan dari puskesmas sampai rumah sakit kita. Inikan pandemi sudah landai, sehingga saatnya untuk perbaiki layan publik,"jelasnya.

Permintaan lain yang di sampai Sombuk, agar Pj Gubernur menata kembali transparansi informasi publik, sebab Papua Barat masuk dalam provinsi yang tidak informatif. "Dorong PPID-PPID di kabupaten kota agar berjalan, supaya provinsi jadi informatif sedikit, karena kepuasan masyarakat belum terlihat dan transparani menjadi perkara besar. Selama tidak transparan indikasi korupsi semakin besar terjadi," ujarnya.

Terakhir, pesan Sombuk, agar Pj Gubernur juga mempersiapkan pelaksanaan pesta demokrasi 2024. Sebab saat ini tahapan pemilu sudah mulai.

"Pemilu ini sudah kick off, kiranya didorong supaya lebih cepat dua lembaga penyelenggara yakni KPU dan BAWASLU, Alokasi anggarannya kiranya disediakan, Pj Gubernur harus mendorong hal ini," pinta Sombuk.

 

Sumber Tabura Pos Edisi Senin, 04/07/2022 Halaman 10





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...