Pj Gubernur Bangka Belitung Soroti Serapan Anggaran Dindik, Ombudsman Sebut Ini Problem Serius
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Serapan Anggaran Dinas Pendidikan (Dindik) Bangka Belitung menjadi perhatian Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin.
Sorotan soal rendahnya serapan anggaran Dindik ini disampaikan Ridwan usai Rapat Pimpinan (Rapim) dalam rangka Pembahasan Evaluasi Serapan Anggaran Tahun Anggaran 2022 dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Tahun Anggaran 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertempat di Ruang Pasirpadi, Kantor Gubernur, Senin (16/1/2023).
"Kita evaluasi soal rendahnya serapan anggaran (tahun 2022-red) 81,31 persen (di Babel), jadi pada dinas pendidikan masih ada kekurangan tenaga administrasi keuangan baik bendahara maupun yang menangani keuangan," ungkap Ridwan.
Namun Dirjen Mineral Batubara Kementerian ESDM RI masih harus melakukan pembahasan lebih detil mengenai persoalan di dinas pendidikan.
"Harus kita tambah personel dan kita latih, kemudian satu belum putus juga karena belum sempat didiskusi secara detil, ada kegiatan teknis yang mereka butuh untuk kegiatan fisik," katanya.
Dengan evaluasi Serapan Anggaran Tahun Anggaran 2022 yang sudah digelar maka pemprov akan melakukan perencanaan pembangunan daerah lebih baik lagi.
"Secara umum kita ingin perencanaan lebih baik lagi di 2023," tegas Ridwan.
Tidak hanya itu, hal-hal yang menjadi wacana di publik, mau dituntaskan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.
Untuk itu menurutnya, Pemprov Bangka Belitung akan memperbaiki kinerja dan tingkatkan pelayanan publik serta kewajiban-kewajiban pemerintah.
"Pembangunan TPI Baturusa (2023-red) dan kita mau selesaikan hal-hal yang selama ini sudah menjadi wacana dan tidak jalan-jalan, misalnya pembangunan Tugu Depati Amir," harap Ridwan.
Kekurangan SDM dalam Kelola Keuangan
Diakui Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Bangka Belitung, M Haris, serapan anggaran dindik menjadi sorotan karena nominalnya besar.
Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Bangka Belitung besaran alokasi anggaran di dindik pada tahun 2022, sebesar Rp677,74 miliar
Dari anggaran tahun 2022 itu telah terserap Rp590,46 miliar atau 87,12 persen.
"Anggaran besar itu, 1 persen sudah sangat besar untuk mendongkrak serapan anggaran, bayangkan 10 persen saja itu Rp67 miliaran, maka digenjot menjadi itu," ungkap Haris, Senin (16/1/2023) kepada Bangkapos.com.
Selain anggaran yang besar, penyebab serapan dindik jadi sorotan karena ada kendala di lapangan.
"SPJ terkait dengan penggunaan dana di DAK yang ada di SMA dan SMK, di sana SDM kita kurang sehingga guru merangkap sebagai pengelola keuangan dan kegiatan, itu yang terjadi. Maka ini yang lagi kami cari penyelesaiannya," kata Haris.
Dia mengungkapkan kekurangan SDM dalam mengelola keuangan ini imbas dari aturan.
"Dulu ada TU di setiap sekolah kemudian TU itu, arahan Menpan disetarakan jadi jabatan fungsional.
Sekarang begitu dapat jabatan fungsional, mereka mengerjakan fungsi kepegawaian, sebenarnya TU itu mengerjakan fungsi kepegawaian, keuangan dan perencanaan," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Bangka Belitung Ervawi juga mengakui hal ini.
"Iya di sekolah kita kurang, tenaga TU (Tata Usaha) itu terbatas, orangnya gak ada maka pekerjaan diserahkan ke guru, sedangkan guru kita disamping mengajar dibebankan juga mengelola keuangan," ungkapnya.
Dia membeberkan di sekolah ada empat jenis keuangan dari APBN, APBD, anggaran dari Bantuan Pemerintah dan anggaran dari masyarakat, iuran pendidikan.
"Empat sumber dana itu kalau tidak ada pengurus di TU pada sekolah, maka dibebankan pada guru, sehingga tidak fokus," kata Ervawi.
Atas kendala ini, dia menyebutkan solusi ke depan adalah menambah personel di sekolah untuk mengelola keuangan.
"Saat ini mungkin 70 persen pengelola keuangan dipegang guru. Tadi kata BKPSDM dan Pak Pj, ini harus ditambah personrl di sekolah, akan ada penambahan 100 bendahara di sekolah-sekolah itu, kalau tidak tenaga sulit untuk diberdayakan dalam pengelola keuangan," katanya.
Selain karena kekurangan SDM, dia menambahkan kendala lain serapan anggaran yakni pada komponen belanja pegawai.
"Belanja pegawai itu karena kita ada pengadaan PPPK, yang tadi honor dianggarkan setahun kemudian lulus PPPK sekitar 400 lebih, artinya uang honor tak dibayar lagi karena beda kode rekening. Kedua, kita merencanakan PPPK pada tahun 2022, anggaran gaji secara PPPK sudah dianggarkan tetapi belum ada pengumuman sampai saat ini," bebernya.
Problem Serius
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy menyoroti serapan anggaran Tahun 2022 di dinas pendidikan (dindik)yang belum optimal, bahkan menjadi hal yang dibahas Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung.
Alokasi anggaran Dinas Pendidikan Bangka Belitung pada tahun 2022, sebesar Rp677,74 miliar, dari anggaran itu terserap Rp590,46 miliar atau 87,12 persen.
Penyebabnya karena kendala di lapangan, satu diantaranya kekurangan sumberdaya manusia (SDM) di sekolah-sekolah dalam hal mengelola keuangan.
Tidak hanya itu, secara keseluruhan serapan anggaran tahun 2022 pemprov hanya 81,31 persen.
"Menurut kami, permasalahan dari penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi Babel sebenarnya menunjukkan problem yang cukup serius pada tahap perencanaan, implementasi dan monev anggaran," kata Yozar, Senin (16/1/2023).
Menurut Yozar, idealnya isu terkait faktor pendukung kegiatan seperti kekurangan SDM atau hambatan regulasi sudah bisa dimitigasi pada tahap awal.
"Artinya sudah tidak sekedar menyiapkan dananya saja namun juga memikirkan bagaimana kegiatan tersebut dapat dilaksanakan.
Adapun sorotan terhadap penyerapan anggaran di OPD tertentu yang anggarannya cukup besar seperti Dinas Pendidikan Babel merupakan hal yang sudah sewajarnya terjadi," ungkapnya.
Dia menilai solusi berupa penyiapan SDM baru di sekolah-sekolah juga perlu diuji bersama-sama karena bisa saja ada faktor lain yang juga ikut berpengaruh terhadap optimalisasi penyerapan anggaran di dinas pendidikan.
"Untuk itu, evaluasi hendaknya dilakukan secara menyeluruh termasuk terhadap kinerja perangkat daerah lainnya yang alokasi anggarannya cukup besar," katanya.
Disamping itu monitoring dan evaluasi secara tertib juga perlu dilakukan sehingga hambatan pelaksanaan dapat dideteksi sedini mungkin dan segera ditemukan solusinya.
"Jadi, proses evaluasi bukan hanya dilakukan pada tahap akhir, tapi juga secara berkala saat pelaksanaan kegiatan. Sehingga, dinamika teknis di lapangan dapat segera diidentifikasi. Semoga hal seperti tidak terulang lagi," harap Yozar.
( Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)
Penulis: Nurhayati CC | Editor: nurhayati
