Perwakilan Ombudsman RI DIY Ingatkan Polda DIY Tak Kriminalisasi Demonstran
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di beberapa lokasi di Yogyakarta turut direspons Perwakilan Ombudsman RI DIY.
Sebagaimana diberitakan, demonstrasi yang berlangsung di sejumlah titik di kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Selasa (10/11/2026) kemarin awalnya berjalan tertib.
Massa dari sejumlah aliansi mahasiswa pun membubarkan diri secara tertib pada petang dan jelang malam hari.
Namun, kericuhan akhirnya pecah pada malam hari hingga Rabu (11/11/2026) dini hari dan meluas ke kawasan Tugu Pal Putih sampai Bundaran UGM.
Polda DIY pun menyampaikan hingga Rabu (11/11/2026), sebanyak 154 orang diamankan.
Menyikapi hal tersebut, Ombudsman RI Perwakilan DIY menyampaikan tiga desakan utama kepada jajaran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY).
Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY, Muflihul Hadi, mengungkapkan pihaknya telah berkeliling mencari data dan fakta ke beberapa pihak baik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) maupun ke Polda DIY.
"Kami sudah berkeliling untuk kroscek ke LBH dan kepolisian," katanya, saat dikonfirmasi, Rabu (11/10/2026).
Permintaan untuk Polda DIY
Atas peristiwa unjuk rasa yang berujung anarkis di Yogyakarta, Ombudsman RI Perwakilan DIY menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa tersebut, serta menyesalkan demonstrasi yang berujung penangkapan.
Ombudsman RI perwakilan DIY meminta kepolisian tidak mengedepankan aspek pidana terhadap para demonstran.
Dalam hal ini Perwakilan Ombudsman RI DIY meminta aparat penegak hukum tidak terburu-buru menggunakan instrumen pemidanaan dalam merespons dinamika aksi penyampaian pendapat di muka umum.
Selain itu, perwakilan Ombudsman RI DIY meminta Polda DIY mengutamakan pendekatan persuasif, dialogis, dan edukatif.
Serta membebaskan seluruh massa yang ditangkap jika tidak terbukti melanggar hukum.
Perwakilan Ombudsman RI DIY juga mendesak kepolisian melakukan proses pemeriksaan secara objektif, profesional, dan akuntabel sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Keempat mendukung penegakan hukum yang humanis baik di lapangan maupun diruang pemeriksaan.
Ombudsman juga meminta aparat keamanan wajib memedomani Peraturan Kapolri tentang pengendalian massa dan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian secara proporsional.
Terhadap para demonstran yang saat ini masih diamankan, Ombudsman meminta pihak kepolisian harus menjamin perlakuan yang humanis, bebas dari segala bentuk kekerasan fisik maupun intimidasi psikis, serta membuka akses seluas-luasnya terhadap pendampingan bantuan hukum, kunjungan keluarga, dan layanan medis bagi massa aksi yang mengalami luka-luka.
"Kami meminta jajaran kepolisian di DIY menahan diri dari pendekatan yang semata-mata menghukum. Segera memulangkan mereka yang tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, serta memastikan hak-hak dasar seluruh warga yang diamankan terpenuhi secara utuh," tegas Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY, Muflihul Hadi.
