Pertanyakan Tindaklanjut Uji BBM, ORI Kaltara Surati Empat Instansi Pertamina
Meski terhitung sudah berjalan satu bulan, namun hingga kini Pertamina belum mengumumkan hasil uji lab pada dugaan Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan yang diduga menyebabkan kerusakan kendaraan sebagian masyarakat.
Sehingga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kaltara menerima banyak pertanyaan masyarakat terkait lanjutan Investigasi tersebut.
Saat dikonfirmasi, Kepala ORI Perwakilan Kaltara Maria Ulfah menerangkan, pihaknya telah mengirimkan surat terkait penyampaian saran hasil pemantauan BBM di Tarakan kepada empat pihak dari Pertamina yakni Direksi Pertamina Pusat, General Manager PT Kilang Pertamina International Unit Balikpapan, Sales Branch Manager Kaltimut V Fuel Tarakan dan Manager Fuel Terminal Tarakan.
Disampaikannya surat saran hasil pemantauan BBM tersebut diharapkan, mendapatkan ditindaklanjut agar Pertamina segera mengumumkan hasil uji laboratorium pada sampel BBM yang diambil pada Maret lalu.
"Berdasarkan pemantauan dari April 2025, setelah kami memantau dan hasilnya sudah kami sampaikan pada saat itu maka tindaklanjut berikutnya kami bersurat ke beberapa stakeholder antara lain Direksi Pertamina, kemudian General Manager PT Kilang Pertamina yang di Balikpapan, PT Pertamina Patra Niaga Tarakan, Manajer Fuel Pertamina Tarakan dan Depot Terminal BBM Tarakan," ujarnya, Sabtu (10/5).
"Jadi 4 pihak ini dan adapun saran yang kami sampaikan khusus pada direktur utama PT Pertamina, ada kurang lebih 7 poin yang kami sampaikan diantaranya akan memastikan PT Pertamina Patra Niaga untuk menjalankan atau mendokumentasikan SOP. Memastikan standar operasional prosedur berjalan baik dan konsisten," sambungnya.
Diungkapkannya, selain itu dengan adanya atas kejadian dan isu yang berkembang di masyarakat, diharap menjadi evaluasi Pertamina dalam memberikan pelayanan optimal ke masyarakat.
Karena lanjutnya, saat ini Pertamina merupakan penyedia bahan bakar satu-satunya di Kaltara dengan menjalankan sistem monopoli. Sehingga menurutnya, perbaikan layanan adalah memiliki urgensi yang wajib dilaksanakan.
"Selanjutnya kami juga meminta agar direksi Pertamina memastikan produk BBM yang didistribusikan Pertamina Patra Niaga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kaltara baik ditinjau dari sisi kuantitas dan kualitasnya. Kemudian kami juga meminta agar direksi Pertamina memastikan depot terminal BBM ini menjalankan fungsi dalam hal penyimpanan atau penimbunan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan," katanya.
"Karena kemarin waktu kami pemantauan, kami tidak bisa memastikan permasalahan ini bersumber dari mana. Makanya kami menyurati empat Stakeholder ini. Harapan kami, ada penyediaan tindaklanjut dari stakeholder ini. Kemudian kami berharap ada percepatan terkait dengan hasil uji lab. Jadi direksi ini bisa mendorong percepatan keluarnya hasil uji lab yang dilakukan oleh kilang Balikpapan maupun oleh Lemigas," lanjutnya.
Dikatakannya, sejauh cukup banyak masyarakat yang mempertanyakan hal tersebut. Selain itu, hasil investigasi tersebut teramat penting guna memberikan kepastian dan menjawab kekhawatiran masyarakat.
Bahkan dikatakannya, di Kaltara hal ini menimbulkan traumatis lantaran masyarakat tidak memiliki opsi produsen lain dalam membeli BBM. Hal tersebut berbeda di daerah yang memiliki banyak pilihan seperti pulau Jawa dengan adanya SPBU swasta yang menjadi alternatif masyarakat membeli BBM.
"Mengapa ini kami sampaikan supaya ada kepastian. Karena yang lalu kan, setiap masyarakat menunggu hasil uji lab ini. Karena kami juga tidak ingin ada suatu upaya menyelesaikan ini kemudian tidak ada kelanjutannya yang akhirnya dalam hal ini masyarakat sebagai konsumen yang menjadi korban," urainya.
"Terlebih lagi dalam hal ini Pertamina sebagai penyedia BBM yang bersifat monopoli. Sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain membeli BBM dari suplai Pertamina. Sehingga masyarakat berhak mengejar hasil investigasi ini yang terus dipertanyakan," ucapnya.
"Berkaitan dengan tindaklanjut yang lebih konkret terkait permasalahan saat ini, sebagai bentuk atensi kami berharap ada tindaklanjut konkret dari direktur utama atau jajaran direksi Pertamina dengan mempertimbangkan potensi kerugian oleh masyarakat. Kalau memang hasil uji lab diperoleh pertamina terbukti merugikan masyarakat maka perlu diambil tindaklanjut," pungkasnya.
