Persoalan Sampah, Ombudsman Menduga DLH Batam Tidak Maksimal
KBRN,
Kepri: Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) menyebut ada
indikasi "tidak memberikan pelayanan" oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota
Batam kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah di Kota Batam.
Pasalnya, ada pembayaran retribusi sampah oleh masyarakat namun banyak keluhan yang disampaikan masyarakat kepada Ombudsman dan melalui kanal media soal pengangkutan sampah yang lamban dilakukan bahkan harus menunggu 10 hari sekali agar sampahnya dapat diangkut.
Apalagi belum lama ini tepatnya, Kamis (30/5/2024), sebuah bak truk sampah terguling saat melintasi Laluan Madani, Batam Center. Mengakibatkan muatan sampah tumpah dan menutup jalur bagian bawah jembatan Laluan Madani.
Hal ini diperkirakan terjadi karena muatan yang terlalu banyak dan kondisi armada yang dianggap sudah tidak laik.
Pacsa kejadian tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari mengungkap telah berkoordinasi dengan Kepala DLHK Batam melalui telepon.
"Dari informasi yang kami dapatkan, DLHK mengakui belum memiliki anggaran untuk melakukan peremajaan truk sampah," kata Lagat, Selasa (16/7/2024) di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri.
Dalam perbincangan tersebut, Ombudsman telah meminta peremajaan dilakukan secara bertahap agar tidak membebani anggaran.
"Kami sampaikan, agar tidak membebani anggaran lakukan peremajaan secara bertahap, semisal, pertahun ditambah 2 armada. Sehingga armada yang sudah layak dibesi tuakan saja, jangan dipakai lagi," ujarnya.
Terkait persoalan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA, ia mengatakan pihak DLH sebelumnya telah berjanji untuk melakukan pengangkutan 2 kali dalam seminggu. Sehingga ada kewajiban untuk melakukan pelayanan. Jika tidak dilakukan maksimal maka ada indikasi DLH maladministrasi, tidak memberikan pelayanan.
"Ayo Kepala Dinas dan Pemerintah Kota Batam, kami imbau berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ada retrbusi yang dibayarkan oleh masyarakat," katanya, mengakhiri.
