Persoalan Dugaan Pencemaran Limbah PT PRI, Ini Tanggapan ORI Kaltara
Persoalan dugaan pencemaran limbah PT Phoenix Resource International (PRI) yang berdampak pada lahan perkebunan masyarakat Kelurahan Juata Permai RT 01 masih menjadi sorotan.
Kepala Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Kaltara, Maria Ulfah mengungkapkan, evaluasi komprehensif sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan polemik ini.
"Perlu mendapatkan solusi yang berkelanjutan, maksudnya solusi yg diperoleh nantinya jangka panjang bagi kedua belah pihak," ujarnya, Selasa (4/11).
Menurut Maria Ulfah, evaluasi komprehensif perlu dilakukan dari sisi lingkungan dan ekonomi.
Apakah PT PRI telah mematuhi regulasi terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berkelanjutan bukan hanya dari sisi administrasi (perizinan) namun juga hasil monitoring atas kondisi eksisiting di lapangan.
"Karena bisa jadi suatu aktivitas pembangunan itu menyebabkan dampak terhadap ekosistem lingkungan hidup yang ada," jelasnya.
Evaluasi ini juga perlu mencakup pengecekan terhadap RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) untuk memastikan komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan.
Selain itu, perlu juga dievaluasi dampak terhadap kesehatan masyarakat, kompensasi, dan manfaat ekonomi.
"Keduanya ini merupakan wujud komitmen dalam menjaga lingkungan sehingga perlu dicek oleh pihak yang berkompeten terkait dengan dampak kerusakan lingkungan akibat suatu aktivitas pembangunan, seperti kontaminasi limbah terhadap tanah/lingkungan hidup sekitar atau lahan produktif warga, terhadap kualitas air apakah terjadi kontaminasi atau seperti apa," katanya.
Dirinya menambahkan, selain itu, dampak terhadap kesehatan masyarakat, terkait kompensasi dan manfaat ekonomi, apakah ganti rugi nantinya dilakukan secara proporsional, apakah aktivitas PRI menyebabkan hilangnya atau berkurangnya mata pencaharian warga sekitar, apakah warga sekitar juga direkrut sebagai tenaga kerja oleh perusahaan atau bagaimana.
"Lalu bagaimana tanggung jawab CSR selama ini, apakah dirasakan oleh masyarakat atau seperti apa," ungkapnya.
Dengan evaluasi komprehensif ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. ORI Perwakilan Kaltara akan terus memantau perkembangan polemik ini dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat terpenuhi.
