Perkuat Pelayanan Publik, Pemprov Bali Berkomitmen Tingkatkan Sinergi Bersama Ombudsman RI
DENPASAR, Balijani.id | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Ombudsman RI Perwakilan Bali guna meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas pelayanan publik ini dinilai menjadi kunci utama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, saat menerima jajaran Ombudsman RI dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, pada Kamis (23/7).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan yang konsisten diberikan oleh Pemprov Bali. Ia berharap kerja sama yang telah terjalin dapat semakin solid untuk mendorong perbaikan kualitas pelayanan di berbagai sektor.
Rahmadi juga menepis anggapan bahwa penerimaan hibah dari pemerintah daerah dapat mengganggu independensi lembaga pengawas tersebut. Menurutnya, integritas sebuah lembaga ditentukan oleh kejujuran dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, bukan dari ada atau tidaknya bantuan hibah.
"Hibah merupakan bentuk kerja sama dan saling mendukung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal itu tidak mengurangi integritas Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan," tegas Rahmadi seraya menyampaikan terima kasih atas hibah lahan untuk pembangunan kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali.
Ia menambahkan bahwa situasi di Bali saat ini relatif kondusif. Ombudsman berkomitmen untuk terus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, saran, maupun masukan sebagai bahan evaluasi pelayanan publik.
Kolaborasi Pengawasan dan Dampak Kebijakan Pakaian Adat Bali
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Wayan Koster menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat memerlukan kolaborasi lintas instansi. Pemprov Bali merasa sangat terbantu oleh peran pengawasan yang dijalankan oleh Ombudsman.
"Pemerintah daerah tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ombudsman membantu memastikan pelayanan publik berjalan semakin baik. Karena itu harus kita dukung bersama demi kepentingan masyarakat," ujar Wayan Koster.
Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Bali siap mendukung instansi vertikal pemerintah pusat yang bertugas di Bali, karena pada dasarnya seluruh instansi memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Di sela-sela pembahasan pelayanan publik, Gubernur Koster turut menyinggung kebijakan penggunaan pakaian adat Bali setiap hari Kamis. Selain sebagai langkah pelestarian budaya dan penguatan identitas daerah, kebijakan ini terbukti efektif menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan permintaan terhadap produk UMKM lokal, seperti kain tenun dan jarit.
Melalui sinergi yang kian erat antara Pemprov Bali dan Ombudsman RI, pelayanan publik di Pulau Dewata diharapkan terus mengalami peningkatan sehingga masyarakat dapat menikmati layanan yang cepat, transparan, dan berkeadilan.
