Pergantian Kepsek Sarat Dugaan Maladministrasi, Ombudsman Siap Terima Aduan
RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Dugaan kejanggalan terhadap pergantian sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) naungan Dinas Dikbud Kabupaten Bengkulu Tengah baru-baru ini mendapat tanggapan dari Ombudsman RI Provinsi Bengkulu. Selain terkesan mendadak, SK yang diterima di awal melalui pesan WhatsApp juga menurut informasi terdapat kekeliruan penulisan.
Tak ayal kebijakan pergantian kepsek pada sejumlah SD tersebut menyita perhatian publik. Kendati beberapa hari setelahnya pihak Dinas Dikbud mengundang para kepsek untuk hadir di kantor menerima SK yang sudah diperbaiki.
"Terkait hal tersebut Ombudsman RI Provinsi Bengkulu perlu mendalami informasi tersebut secara komprehensif dan memeriksa substansi laporan yang dimaksud dengan dasar Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu," ungkap Jaka Andhika Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan.
Melansir dari sumber lain Ombudsman sering kali menemukan pelanggaran maladministrasi dalam proses mutasi kepala sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Temuan umum menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan.
Beberapa kasus dan temuan penting yang diungkap Ombudsman antara lain, mutasi sarat dugaan intervensi politik. Lalu kemudian dugaan penyimpangan prosedur, mutasi sering dilakukan tanpa melalui evaluasi kinerja yang jelas, tanpa adanya teguran atau sanksi indisipliner tertulis sebelumnya, dan tanpa mempertimbangkan penempatan yang sesuai dengan latar belakang atau kompetensi guru/kepala sekolah.
Ombudsman berperan aktif dalam mengawasi dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelanggaran dalam mutasi kepala sekolah untuk memastikan prosesnya berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku. ryu
