Penyusunan Ranperda BOSDA Terbentur Anggaran
TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com
- Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, Andi Agung angkat
bicara soal desakan penyusunan Ranperda Bantuan Operasional Sekolah Daerah
(BOSDA) oleh Ombudsman Kepri.
Menurut Andi, setakat ini, Pemprov Kepri belum berencana menyusun Ranperda BOSDA akibat keterbatasan anggaran.
"Ranperda BOSDA itu jangka panjang lah, menyusun BOSDA harus dibarengi dengan anggaran," katanya, Rabu (20/7/2022).
Andi pun tidak menampik statemen Kepala Ombudsman Kepri, Lahat Siadari yang menyebut sebagian besar anggaran Disdik digunakan untuk belanja rutin pegawai dibandingkan belanja fasilitas pendidikan.
"Yang dominan untuk belanja pegawai dan terus terang biaya guru kita juga cukup besar," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Siadari meminta Pemprov Kepri bersama Komisi IV menyusun Ranperda BOSDA untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan di daerah.
Perda juga menjadi wujud keberpihakan Pemda akan pendidikan yang berkualitas guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) terampil.
"Untuk meningkatkan pengembangan sarana prasarana, SDM, dan peningkatan kualitas pendidikan, berani nggak Komisi IV DPRD Provinsi gagas Perda BOSDA," katanya, Senin (11/7/2022).
Lagat menjelaskan, upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan terhambat dengan sarana prasarana yang belum merata.
Ia menuturkan, porsi anggaran 20 persen dari APBD Kepri belum mampu untuk mengakomodir pemenuhan sarana prasarana pendidikan sehingga perlu penambahan anggaran melalui Perda.
"Beberapa daerah sudah berani mengalokasikan anggaran tanda berpihak kepada siswa," tambahnya.
