Pengurusan Sertifikat Tanah Bermasalah, Warga di Sumbawa Lapor Ombudsman
KOMPAS.com - Sejumlah warga di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyampaikan permasalahan dalam proses pembuatan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Selain itu, warga juga melaporkan kelangkaan dan harga pupuk subsidi tak sesuai HET, pungutan liar di sekolah, masalah beasiswa KIP di salah satu perguruan tinggi swasta, aneka bansos bermasalah dan lain-lain.
Demikian sejumlah permasalahan pelayanan publik disampaikan saat kegiatan Akselarasi Peningkatan Akses Pengaduan Masyarakat Khususnya Konsultasi Non Laporan (KNL) Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan NTB di Kabupaten Sumbawa pada Rabu (1/11/2023).
Kepala Perwakilan Ombudsman NTB, Dwi Sudarsono, mengatakan peningkatan kualitas pengawasannya terhadap penyelenggaraan pelayanan publik terus dilakukan.
"Selama ini masyarakat Sumbawa paling rendah tingkat pengaduan ke Ombudsman," kata Dwi saat ditemui disela acara di Sumbawa Grand Hotel.
Hal itu, sambungnya, disebabkan akses yang terbatas dan jarak yang cukup jauh dengan Kantor Ombudsman di Kota Mataram. "Laporan disampaikan tidak mesti datang ke kantor kami," kata Dwi.
Menurutnya, masyarakat dapat menghubungi Ombudsman melalui berbagai cara seperti email, nomor telepon, WhatsApp, pusat layanan surat menyurat dan media sosial.
"Tidak perlu khawatir karena identitas pelapor tetap dirahasiakan," ungkap Dwi. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengungkapkan keluhan dan menemukan solusi terhadap masalah pelayanan publik.
Dwi menyampaikan, kegiatan ini untuk memastikan bahwa masyarakat di Kabupaten Sumbawa memiliki akses yang lebih baik untuk mengadukan permasalahan terkait pelayanan publik.
"Tim kami sedang turun proses pemeriksaan terkait laporan permasalahan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) di salah satu kampus swasta di Sumbawa," sebut Dwi.
"Sejauh ini masih berproses dan belum ada yang bisa dipublikasikan dulu terkait beasiswa KIP. Nanti kami informasikan lagi," tegasnya.
Dalam kegiatan ini, selain akses pengaduan, diselenggarakan juga sarasehan yang bertujuan menyosialisasikan peran, fungsi, dan tugas Ombudsman kepada masyarakat. Tujuannya untuk lebih mengedukasi masyarakat terkait perannya dalam pengawasan pelayanan publik.
"Dengan kegiatan ini, kita bisa memetakan terkait pelayanan publik dan maladministrasi dalam semua bidang yang dihadapi oleh masyarakat," ujar Dwi.
Ia mengatakan
bahwa berbagai pihak, termasuk pegawai pemerintah, pihak sekolah, guru, petani,
nelayan, mahasiswa, dosen, organisasi masyarakat sipil, aktivis, organisasi
penyandang disabilitas dan lainnya untuk berpartisipasi dalam diskusi dan tanya
jawab terkait persoalan yang ditemukan dalam pelayanan publik di Sumbawa.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memetakan
permasalahan pelayanan publik yang dihadapi oleh masyarakat serta meningkatkan
jumlah laporan keluhan masyarakat.
"Kegiatan ini mencerminkan komitmen
Ombudsman NTB meningkatkan kualitas pengawasannya dan memberikan pelayanan
publik yang lebih baik kepada masyarakat di Kabupaten Sumbawa," pungkasnya.
