Pengaduan Turun Drastis, Ombudsman Gorontalo Catat Hanya 8 Laporan Maret 2026
RRI.CO,ID - Gorontalo - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo mencatat penurunan signifikan jumlah pengaduan masyarakat sepanjang Maret 2026. Kondisi ini dipengaruhi oleh panjangnya masa libur hari besar keagamaan yang membuat aktivitas pelayanan publik tidak berlangsung optimal.
Selama bulan Maret 2026, Ombudsman Gorontalo hanya menerima delapan pengaduan masyarakat. Angka tersebut jauh menurun dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 46 pengaduan. Meski demikian, layanan konsultasi tetap berjalan aktif dengan melayani sebanyak 14 warga yang berkonsultasi terkait persoalan pelayanan publik yang mereka hadapi.
Kepala Ombudsman Gorontalo, Muslimin, menjelaskan bahwa penurunan jumlah pengaduan terjadi karena efektifnya hari kerja hanya berlangsung selama dua pekan. "Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat selama bulan Maret 2026 karena bertepatan dengan banyak hari libur. Terdapat dua hari raya, yakni Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah, yang ditetapkan sebagai hari libur dan cuti bersama," ujarnya.
Dari delapan laporan yang diterima, masing-masing dua pengaduan berkaitan dengan layanan perbankan dan kepolisian. Sementara itu, laporan lainnya masing-masing satu pengaduan terkait sektor pertanahan, imigrasi, kepegawaian, dan kesejahteraan sosial. Muslimin juga mengapresiasi kinerja aparat kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan selama periode Ramadhan hingga Hari Raya Ketupat.
"Meski terdapat dua laporan terkait kepolisian, kami tetap mengapresiasi peran aparat dalam menjaga keamanan masyarakat. Sejumlah posko terpadu lintas instansi turut berkontribusi dalam menciptakan situasi yang kondusif," tambahnya.
Dari sisi kanal pengaduan, mayoritas masyarakat memilih jalur online seperti website, WhatsApp, media sosial, email, dan telepon. Tercatat dua laporan disampaikan melalui telepon dan dua melalui surat. Sementara masing-masing satu laporan masuk melalui email, media sosial, dan website. Hanya satu warga yang datang langsung ke kantor untuk konsultasi tanpa menyampaikan laporan resmi.
Muslimin juga mengungkapkan bahwa seluruh laporan yang diterima pada bulan Maret tergolong dalam klasifikasi sedang, tanpa adanya laporan kategori berat maupun sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan tetap membutuhkan ketelitian dalam membuktikan dugaan maladministrasi.
"Tim pemeriksa tetap harus bekerja optimal dalam menindaklanjuti laporan, meskipun di tengah potensi efisiensi anggaran yang dipengaruhi dinamika global, termasuk konflik geopolitik yang berdampak pada ekonomi nasional," jelasnya.
Ke depan, Ombudsman Gorontalo menargetkan peningkatan jumlah pengaduan pada bulan April guna mengejar capaian tahunan. Berbagai kegiatan jemput bola pun telah disiapkan melalui program Ombudsman On The Spot (OTS) yang akan digelar di sejumlah wilayah, seperti Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango dan Gentuma di Kabupaten Gorontalo Utara.
"Penurunan ini diharapkan dapat tertutupi pada bulan April. Kami telah merencanakan berbagai kegiatan penjangkauan masyarakat untuk memastikan akses pengaduan semakin luas dan mudah dijangkau," tutup Muslimin.
