Penerapan Pembayaran Digital di Pelabuhan Bisa Kurangi Praktik Maladministrasi, Ini Penjelasan ORI Kaltara
Adanya wacana pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltara untuk menerapkan sistem pembayaran digital pada seluruh pelabuhan di bawah naungan Pemprov disambut baik ORI Perwakilan Kaltara. Hal tersebut tidak terlepas lantaran pembayaran digital seperti QRIS dinilai memudahkan serta mencegah maladministrasi pada layanan.
Kepala ORI Kaltara, Maria Ulfah menerangkan, jika wacana ini menggambarkan kesadaran pemerintah dalam memajukan sistem pelayanan saat ini dinilai masih mengadopsi sistem lama. Sehingga kata dia, sistem pembayaran manual kerap dimanfaatkan oknum untuk melakukan praktik-praktik maladministrasi.
"Saya kira terobosan ini cukup baik dan seharusnya memang sudah saatnya digitalisasi pembayaran tidak hanya pelabuhan tapi pada berbagai layanan pemerintah untuk mencegah kebocoran pendapatan, pungli serta adanya calo dalam pelayanan," ujarnya, Selasa (16/12).
"Tujuannya memberikan transparansi dan akuntabilitas. Karena selama ini potensi pungli dan penyalahgunaan kewenangan bahkan korupsi cukup banyak terjadi pada pelayanan pemerintahan. Sehingga digitalisasi pembayaran ini bisa menjadi cara untuk melakukan pencegahan. Selain itu, ini juga membantu dalam memaksimalkan pendapatan," sambungnya.
Dikatakannya, ia memahami saat ini belum semua masyarakat melek perkembangan teknologi. Namun. Menurutnya perlahan masyarakat dapat beradaptasi dengan sistem tersebut. Mengingat saat ini, sistem pembayaran digital sebenarnya sudah digunakan hampir seluruh lapisan masyarakat.
"Tantangannya saat ini memang belum semua masyarakat melek terhadap tekhnologi, namun kami meyakini dengan sosialisasi dan edukasi yang cukup perlahan masyarakat bisa beradaptasi. Kita tahu meski tidak semua orang melek teknologi tapi hampir semua masyarakat memiliki rekening tabungan atau banking. Ini dasar kemudian masyarakat bisa membiasakan diri beradaptasi dengan pembayaran digital," katanya.
"Tinggal bagaimana dikuatkan lagi secara tehknis dari berbagai layanan terintegritas misalnya. Saya kira satu langkah lebih baik. Karena dengan sistem yang baik itu akan meminimalisir Maladministrasi. Kami rasa ini bukan hanya perlu, tapi ini merupakan sebuah keharusan bergerak mengikuti perkembangan zaman," pungkasnya.
