Pendataan Tenaga Honorer, Ombudsman Babel Sebut Berpotensi Terjadi Maladministrasi
BANGKAPOS.COM, BANGKA - Mulai tahun 2023, Pemerintah berencana menghapuskan tenaga honorer. Berdasarkan surat Menpan B/1511/M.SM.01.00/2022 yang pada 22 Juli, Pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk memperbarui data honorer paling lambat 30 September 2022.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung (Babel), Shulby Yozar Ariadhy berharap mekanisme pendataan berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi pemalsuan data.
"Kalau peluang pemalsuan data tentu saja bisa terjadi. Tapi
harapannya hal tersebut bisa dicegah dengan mekanisme verifikasi persyaratan
yang berjalan dengan baik," ujar Yozar, Selasa (13/9/2022).
Dia
mengatakan pendataan honorer merupakan salah
satu bentuk pelayanan publik sehingga juga berpotensi terjadi maladministrasi
di dalamnya.
"Misalnya penyimpangan prosedur," kata Yozar.
Kedati begitu, Ombudsman Babel berharap agar proses pendataan
ulang untuk tujuan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau
penyusunan data base dilakukan secara berintegritas sehingga dapat dihasilkan
petugas penyelenggara pelayanan publik yang profesional.
"Hal ini tentunya perlu didukung oleh komitmen kuat dari
pejabat terkait baik kepala dinas dan kepala daerah. Termasuk dalam menolak
intervensi politik dalam proses seleksi P3K," kata Yozar.
Dia menambahkan komitmen ini juga dapat dilihat dari upaya pendataan dan penyelenggaraan seleksi secara transparan.
"Kami mendorong agar masyarakat juga ikut mengawasi proses
pendataan maupun seleksi ini agar dapat berjalan dengan baik," kata Yozar.
