Pemprov Bali-Ombudsman Komitmen Dorong Pelayanan Publik Berkualitas
DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali (Pemprov Bali) memperkuat sinergi dengan Ombudsman RI guna meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas pelayanan publik dinilai menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima jajaran Ombudsman RI dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (23/7/2026).
Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, mengapresiasi dukungan yang selama ini diberikan Pemprov Bali. Menurutnya, hubungan baik yang telah terjalin perlu terus diperkuat agar mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
Rahmadi juga menegaskan bahwa penerimaan hibah dari pemerintah daerah tidak akan mengurangi independensi Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan. Integritas lembaga, katanya, ditentukan oleh profesionalisme dan kejujuran dalam melaksanakan tugas.
Ia turut menyampaikan terima kasih atas dukungan hibah lahan dari Pemprov Bali untuk pembangunan Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali.
"Hibah merupakan bentuk kerja sama dan saling mendukung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, begitu pula sebaliknya. Hal itu tidak mengurangi integritas Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan," tegasnya.
Selain itu, Rahmadi menilai situasi di Bali saat ini relatif kondusif. Ombudsman pun terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, saran, maupun masukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Gubernur Wayan Koster menegaskan peningkatan pelayanan publik tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh instansi pemerintah.
Menurutnya, kehadiran Ombudsman sangat membantu pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan semakin baik melalui fungsi pengawasan yang dijalankan secara independen.
"Pemerintah daerah tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ombudsman membantu memastikan pelayanan publik berjalan semakin baik. Karena itu harus kita dukung bersama demi kepentingan masyarakat," ujarnya.
Koster juga menegaskan bahwa seluruh instansi vertikal pemerintah pusat di Bali memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, Pemprov Bali siap memberikan dukungan kepada berbagai instansi, termasuk lembaga yang baru berdiri, sepanjang bertujuan meningkatkan pelayanan publik.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur juga menyinggung kebijakan penggunaan pakaian adat Bali setiap hari Kamis di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, kebijakan itu tidak hanya menjadi upaya pelestarian budaya, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui peningkatan permintaan terhadap produk lokal seperti kain tenun, jarit, hingga hasil karya pelaku UMKM.
