Pemkab Tapteng Bersama Ombudsman RI, Gelar Diskusi Publik Dalam Rangka Penguatan Pelayanan Publik
PANDAN, KLIK7TV.CO.ID - Pj. Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Dr. Sugeng Riyanta, SH, MH didampingi Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tapteng Dr. Erwin Hotmansah Harahap, SSTP, MM, membuka secara resmi kegiatan Dalam Rangka Penguatan Pelayanan Publik dan Persiapan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 di Wilayah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, yang dilaksanakan di Ballroom PIA Hotel Panda, Pada Rabu (28/02/2024).
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya dalam Paparannya yang berjudul "Membangun Layanan Publik Prima di Kabupaten Tapanuli Tengah". Serta juga dihadiri oleh Kabiro Organisasi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Kabag Tata Laksana Biro Organisasi Provinsi Sumatera Utara Muklis.
Pj. Bupati Tapteng Dr. Sugeng Riyanta dalam Sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ombudsman Republik Indonesia dalam hal ini dihadiri oleh Anggota Ombudsman RI Bapak Dadan S Suharmawijaya, dan Mewakili Kabiro Organisasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Diskusi Publik Penguatan Pelayanan Publik di Kabupate Tapteng, impian, dan tujuan kita bersama ingin mendengar dan belajar bersama apa arti pentingnya Pelayanan Publik bagi masyarakat dan apa arti pentingnya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bagi Aparatur Sipil Negara.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, saatnya berbenah dan harus meningkatkan Pelayanan Publik, beberapa waktu yang lalu, saya menerima hasil penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mendapatkan peringkat ke 33 dari 33 Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Utara. Tapi dari hasil penerimaan penilaian saya mendapat hikmahnya karena yang dikatakan Bapak Dadan S Suharmawijaya pada waktu itu, bahwa ada perbedaan antara Ombudsman dengan KPK, paradigmanya berbeda apabila KPK itu terima laporan, proses penyidikan, ditangkap dan disidangkan maka selesai, tetapi kalau Ombudsman RI ini melakukan fungsinya dalam rangka pengawasan terhadap pelayanan kepada masyarakat, ketika hasil penilaian Ombudsman jelek atas Pelayanan Publik, maka disitulah Ombudsman mulai bekerja melakukan pembinaan sehingga kita meningkatkan pelayanan untuk kesejahateraan masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat kabupaten Tapteng.
Sementara itu Anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya dalam paparannya menyampaikan bahwa dalam mewujudkan pelayanan prima perlu adanya 6 area perubahan yakni Manajemen Perubahan, Perbaikan Tatalaksana, Penataan Perbaikan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Kualitas Layanan Publik, maka apabila ini dilaksanakan maka akan berdampak kepada pelayanan prina dan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
Ada juga dimensi dan variabel penilaian kepatuhan yang harus diperhatikan dalam opini pengawasan Pelayanan Publik dalam variabel input ada kompetensi penyelenggaraan dana sarana prasarana, variabel proses ada Standar Pelayanan yang harus ditetapkan, variabel output berupa persepsi Maladministrasi, variabel pengaduan berupa Pengelolaan Pengaduan.
Kegiatan ini juga dirangkai dengan Pemberian Ulos dan Cinderamata Plakat oleh Pj. Bupati Tapteng Dr. Sugeng Riyanta, SH, MH kepada Anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya.
Turut hadir para Staf ahli, Para Asisten Sekdakab Tapteng, Para Pimpinan OPD Tapteng, Para Camat dan Kepala Puskesmas se Kabupaten Tapteng.
