Pemkab Rejang Lebong Raih Opini Kualitas Tinggi Ombudsman
Radarkoran.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong kembali menorehkan capaian positif di bidang pelayanan publik. Dalam penilaian Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025, Kabupaten Rejang Lebong berhasil meraih opini kualitas tinggi.
Capaian tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu, Mustari Tasti, SE, saat audiensi sekaligus penyerahan Hasil Penilaian Opini Pelayanan Publik Tahun 2025 dan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026, di Rumah Dinas Bupati Rejang Lebong, Kamis sore 5 Februari 2026.
Bupati Rejang Lebong, H. M. Fikri, SE, M.AP, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian yng ada. Ia mengatakan bahwa capaian ini merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
"Ini membuktikan komitmen kita secara nyata dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, cepat, transparan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat," ujar Bupati Fikri.
Tiga OPD di lingkungan Pemkab Rejang Lebong berhasil meraih nilai tertinggi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Rejang Lebong, Dinas Sosial Rejang Lebong, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong.
Meski mendapatkan nilai positif, Bupati Fikri juga mengingatkan agar tidak cepat puas dan meminta semua OPD untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan.
"Target kita di tahun 2026 ini, apa yang sudah baik menjadi sangat baik. Sehingga opini Ombudsman dapat meningkat ke level tertinggi," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Kantor Perwakilan Bengkulu, Mustari Tasti, berharap capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada penilaian tahun 2026. Ia menyebut jika Bengkulu merupakan salah satu dari empat kabupaten di Bengkulu yang mendapatkan opini kualitas tinggi.
"Nilai terbaik ini pengaruhnya untuk daerah dapat menjadi indikator pemerintah pusat, salah satu untuk mendapatkan dana insentif daerah, tapi untuk teknisnya kita masih menunggu petunjuk," ungkapnya.
Ombudsman RI juga memastikan akan terus berkoordinasi dan mendampingi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki diri dalam upaya peningkatan pelayanan publik.
"Di rapor yang kita serahkan sudah ada daftar rinci mana yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu ditingkatkan. Jadi nanti kami akan melakukan pendampingan di semua bidang yang menjadi locus," tutup Mustari.
