Pemkab Karawang Perkuat Pelayanan Publik Lewat Monev Bersama Ombudsman Jawa Barat
KARAWANG - Pemerintah Kabupaten Karawang bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berkolaborasi dengan Ombudsman Jawa Barat untuk menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Pengaduan dan Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Kegiatan berlangsung di Aula Husni Hamid, Kamis (11/12/2025), dengan dihadiri para kepala dan sekretaris OPD, sekretaris kecamatan, admin pengaduan dan media sosial, instansi vertikal, serta BUMN/BUMD.
Dalam Monev tersebut, Ombudsman Jawa Barat menyampaikan paparan mengenai pentingnya pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Baik, kami dari Ombudsman Jawa Barat menindaklanjuti evaluasi pengaduan masyarakat yang masuk," ujar Fitry Agustine, Kepala Pengaduan Ombudsman Jawa Barat.
Fitry menjelaskan bahwa khusus di Karawang terdapat strategi percepatan penyelesaian laporan melalui Sistem Narahubung dalam Pengaduan (Senada). Sistem tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 8 Tahun 2023, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aduan kepada sekretaris dinas melalui masing-masing OPD.
"Sistem ini memudahkan masyarakat karena siapa pun bisa menghubungi narahubung tersebut, meskipun terjadi pergantian jabatan," jelasnya.
Ia menyebut bahwa mayoritas pengaduan masyarakat di Karawang tergolong ringan dan umumnya berkaitan dengan administrasi kependudukan (Adminduk), seperti KTP dan dokumen lainnya yang menjadi kewenangan Disdukcapil.
Fitry berharap penyelenggaraan pelayanan publik di Karawang dapat berjalan lebih cepat, tepat, mudah, dan sesuai ketentuan.
"Jika gratis maka harus dikatakan gratis, sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," tegasnya.
Ia menutup dengan penekanan bahwa ketika tata kelola administrasi tertib, maka potensi maladministrasi dapat ditekan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal. (*)
