Pemkab Bangka Barat Bakal Lelang Enam Jabatan Kepala OPD, Ombudsman Ingatkan Transparan dan Objektif
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Setelah Pemprov Bangka Belitung dan Pemkot Pangkalpinang melakukan lelang jabatan untuk eselon II, kali ini Pemkab Bangka Barat ikut melakukan lelang jabatan.
Bupati Bangka Barat Sukirman, dalam waktu dekat bakal melelang enam kepala OPD di lingkungan pemerintah yang saat ini diisi oleh pelaksanaan tugas.
Lelang jabatan ini dilakukan untuk enam jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
dapun jabatan kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangka Barat yang
dilelang, di antaranya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Selain itu, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindung Anak, Dinas Pertanian dan Pangan, terakhir Dinas PUPR Kabupaten Bangka Barat
"Ada 6 OPD yang kosong sementara diisi oleh Plt dan akan segera kami lelang untuk pejabat baru, dalam waktu dekat ini," kata Sukirman.
Menurutnya, pejabat yang akan mengisi OPD yang kosong pihaknya akan mengutamakan atau memprioritaskan ASN di lingkungan Kabupaten Bangka Barat.
"Kami akan usahakan untuk pejabat yang mengisinya ASN di Bangka Barat. Ibaratnya ada yang berprestasi di sini kenapa tidak. Tapi tetap kami utamakan dari Bangka Barat," tegas Sukirman.
Tunggu Rekomendasi KASN
Namun untuk lelang enam jabatan kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangka Barat ini, Badan Kepegawaian, Pengembangan, Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka Barat, masih menunggu rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Tim Panitia Seleksi (Pansel) sudah dibentuk. Masih menunggu, rekomendasi dari KASN kapan dimulainya lelang itu kami tunggu itu," jelas Kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka Barat, Antoni Pasaribu, Senin (13/2/2023).
Menurut Antoni, setelah rekomendasi itu diberikan, pihaknya baru bisa menentukan pembukaan dan jadwal lelang.
"Baru kita mulai lelang kalau sudah dikeluarkan. Maka nanti akan dilakukan pertemuan antara panitia seleksi dan menentukan jadwalnya," ungkapnya.
Sementara itu, lelang pengisian jabatan yang kosong ini bakal dibuka untuk umum.
Di mana para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bangka Belitung bisa mengikutinya.
"Asalkan memenuhi syarat seperti lulus seleksi administrasi, pangkat dan golongannya dan rekam jejak, asesmen, pembuatan makala dan paparaan. Semua ASN di Bangka Belitung. Nantinya pembukaan akan diumumkan melalui media," kata Antoni.
Transparan dan
Objektif
Sebelum Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung (Babel), Shulby Yozar Ariadhy menyoroti lelang jabatan di sejumlah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dia mengingatkan bahwa seleksi terbuka jabatan ini harus transparan dan objektif.
"Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama harus transparan, objektif, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, secara teknis pedomannya Permenpan 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah," jelas Yozar, Senin (6/1/2023).
Ia menyebutkan hal ini penting agar pejabat yang direkrut merupakan person yang berintegritas serta mumpuni sesuai standar kompetensi manajerial, sosiokultural, dan substansi atau teknis posisi yang akan ditempati.
"Dengan demikian, kita harapkan akan berdampak baik pada kemajuan organisasinya dan masyarakat Bangka Belitung secara umum," kata Yozar.
Ombudsman Bangka Belitung berharap mulai dari tim seleksi, persyaratan calon, pelaksanaan seleksi, penetapan, sampai dengan pengumuman hasil berpedoman pada Permenpan 15 Tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan pemerintah.
"Tim seleksi harus benar-benar profesional dalam bekerja pada setiap tahapannya, lebih baik jika melibatkan tim assesor yang independen dan terpercaya atau bersertifikat. Sebab, tentu saja proses ini diawasi oleh masyarakat serta lembaga yang berwenang seperti KASN," sarannya.
Yozar berharap juga pejabat yang terpilih harus mampu mengelola organisasi yang dipimpinnya untuk menetapkan target yang baik atau melebihi hasil kinerja yang telah diraih sebelumnya, terutama dalam hal peningkatan pelayanan publik.
"Pelayanan publik merupakan wajah nyata kehadiran pemerintah. Selain itu pelayanan publik seringkali berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan barang, jasa, dan administratif masyarakat luas yang sejalan dengan upaya mengoptimalkan pembangunan daerah sehingga penyelenggaraan pelayanan publik yang baik patut untuk dijadikan hal yang prioritas oleh pejabat yang terpilih," tegas Yozar.
( Bangkapos.com/Yuranda/Cici Nasya Nita/Nurhayati)
