Pelayanan Publik Tema Debat Perdana Pilgubsu, Ini Catatan Ombudsman Sumut
Medan - Pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi tema pada debat perdana Pilgub Sumut 2024. Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut James Marihot Panggabean memberikan catatan terkait tema debat tersebut.
James mengatakan catatan pertama yang disampaikannya terkait pendidikan anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Dia berharap kepala daerah terpilih nantinya harus memperhatikan hal tersebut.
"Pemenuhan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Misalnya sekolah inklusif, karena itu belum ada dan belum tertata dengan baik bagi mereka. Banyak anak yang putus sekolah untuk melanjutkan ke jenjang berikut nya," ujarnya Rabu (30/10/2024).
James memberikan pemahaman mana sekolah luar biasa dan inklusif. Namun sebagian besar sekolah swasta membutuhkan biaya. "Misalnya pemahaman penyelenggaraan ini masih belum paham membedakan mana sekolah luar biasa dan pendidikan inklusif. Satu sisi nilai plus minus. Memang sebagian ada pemerintah tapi sebagian lebih adalah swasta yang membutuhkan biaya," sambungnya.
Selain itu, dia juga menyinggung tentang pelayanan disabilitas di transportasi umum. James kemudian memberi contoh bus Metro Deli dan haltenya.
"Penyediaan disabilitas palsu umum, misalnya Medan punya Bus Metro Deli untuk mengaksesnya itu masih terbatas bagi mereka. Misalnya haltenya belum ramah sama disabilitas tapi di dalam bus ada logo-logo disabilitas atau kelompok rentan. Memang busnya sudah ada tapi akses pendukung ke situ belum terpenuhi," ucapnya.
Layanan dasar pendidikan yang belum merata hingga menjadi persoalan tiap tahunnya. Ketersediaan jumlah sekolah pun dinilainya belum memadai.
"Soal layanan dasar pendidikan. Setiap tahun isu permasalahannya adalah selalu PPDB. Bahwa persyaratan sekolah itu belum merata setiap jenjang. Misalnya di satu kecamatan sekolah dasar nya ada seratus tapi sekolah SMP nya ada tujuh puluh, lalu SMA ada dua per kecamatan sehingga persoalan pendidikan ini kan selalu bermasalah setiap tahunnya karena persebaran sekolah itu yang tidak merata setiap kecamatan itu," tuturnya.
