Pelayanan Harus Optimal Dalam Segala Kondisi
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menerima penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 dari Ombudsman RI.
Piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih itu diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar Yefri Heriani kepada Bupati Pasbar Hamsuardi di Auditorium Kantor Bupati setempat, Selasa (31/1).
Penyerahan penghargaan itu juga disaksikan oleh Sekkab Hendra Putra, Staf Ahli, Asisten, OPD dan stakeholder terkait lainnya.
Bupati Hamsuardi setelah menerima penghargaan itu menyampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan publik, agar ke depan meningkatkan pelayanan publik secara maksimal.
"Kami dilanda gempa pada 25 Februari tahun lalu, disadari atau tidak hal tersebut berpengaruh kepada pelayanan publik yang kita lakukan. Untuk itu, saya minta kepada seluruh OPD, walaupun dalam kondisi sulit tetap berikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," tegas Hamsuardi.
Ia menambahkan, sebagai pelayan masyarakat memang banyak tantangan yang dihadapi. Apalagi berbagai program Pemda juga musti dijalankan, seperti program berobat gratis atau Universal Health Coverage (UHC) yang terus disosialisasikan kepada masyarakat.
"Jika RSUD itu ikut dinilai, saya yakin nilainya pasti berkurang. Karena banyak persoalan tentang penerapan UHC ini. Namun, saya meminta kepada OPD yang memberikan pelayanan seperti DPMTSP, Disdukcapil, Disdik, Dinsos, Puskesmas dan lain sebagainya. Berikanlah pelayanan maksimal kepada masyarakat, ikuti prosedur yang telah ditentukan berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Heriani menjelaskan, bahwa penilaian tersebut melihat dari kompetensi, sarana prasarana pemberi pelayanan publik, proses standar pelayanan publik, persepsi maladministrasi dan pengelolaan pengaduan.
"Penilaian dilakukan pada beberapa organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan, seperti DPMPTSP, Disdikbud, Dinas Disdukcapil dan lainnya," jelas Yefri Heriani.
Ia menyebutkan, untuk meningkatkan pelayanan publik ke depan pihaknya akan terus berkoordinasi untuk memastikan standar pelayanan yang diimplementasikan. (roy)
