Pelayanan dinilai dari Loket, Pemkot Kendari siapkan OPD hadapi penlianan Ombudsman
KENDARI,MITRANUSANTARA.ID Pemerintah Kota Kendari mulai menyiapkan seluruh organisasi pemerintah Daerah (OPD) menghadapi pola baru penilaian pelayanan publik dari Ombudsman perwakilan republik Indonesia yang kini tidak lagi bertumpuh pada kelengkapan dokumen,tetapi pada praktik pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat diloket layanan.langkah itu terlihat dalam workhsop pendampingan penilaiyan nmakdministrasi pelayanan publik yang digelar dilingkup pemkot kendari,Rabu(4/2/2026).kegiatan ini menghadirkan OPD ,Camat,lurah,puskesmas,hingga perwakilan sekolah untuk memahami indikator penilaiyan terbaru sesuai peraturan Ombudsman RI Nomor 61 tahun 2025
Asisten I Setda kota Kendari, Adriana Musarudin,membacakan sambutan sekda Amir Hasan menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan wajah pemerintah dimata masyarakat.
"dari cara kita melayani,masyarakat meni,ai apakah negara benar benar hadir dan peduli.pelayanan yang lambat dan berbelit akan cepat diingat ,sementara pelayanan yang gesit membangun kepercayaaan,"ujarnya.
yang mengingatkan peserta agar tidak sekedar hadir secara atministratif ,tetapi benar benar memahami materi untuk diterapkan diyunit kerja masing masing.menurutnya,perubahan pola penilaiyan Ombudsman menjadi alam bagi seluruh aparatur bahwa pelayanan tidak cukup terlihat rapih diatas kertas."yang dinilai Ombudsman bukan hanya map dan berkas yang lengkap, tetapi bagaimana pelayanan itu dirasakan langsung oleh masyarakat diloket,dipuskesmas, dikecamatan, dan di unit layanan kita," katanya.
Adriana juga menyinggung hal hala sederhana yang kerap luput dari perhatian, seperti sikap petugas saat melayani masyarakat. Wajah Masam, Kurang ramah, atau sibuk dengan telepon genggam, disebutnya, kini menjadi bagian dari indikator penilaian.
Pemkot Kendari memnadang Workshop ini sebagai ruang refleksi bersma untuk memetakan potensi maladministrasi di setiap unit layanan, sekaligus memperkuat budaya kerja yang berintegritas, transparan dan akuntabel.
"Penilaian Ombudsman kedepan bukan sekedar predikat atau peringkat. ini adalah cermin kualitas tata kelola pemerintahan dan ukuran kepercayaan publik terhadap kita," tegas Adriana
Workshop ini menghadirkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggar,
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari. Pada hari terakhir, Tim akan melakukan kunjungan langsung ke OPD yang ditunjuk sebagai pilot Project untuk melihat kesiapan implementasi di lapangan.
Melalui pendampinganini, Pemkot Kendari berharap seluruh unit layanan mampu meghadirkan pelayanan yang benar benar dirasakn manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya sekadar memenuhi standar administratif.
