Pastikan Mudik Aman dan Nyaman, Ombudsman Riau Pantau Kesiapan Transportasi
PEKANBARU - Menjelang puncak arus mudik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi, Ombudsman RI Perwakilan Riau melakukan pemantauan terhadap kesiapan layanan transportasi publik di sejumlah titik strategis.
Langkah ini dilakukan guna memastikan penyelenggara layanan transportasi memenuhi standar pelayanan minimum serta menjamin hak-hak masyarakat selama perjalanan mudik.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau, Bambang Pratama, mengatakan pengawasan difokuskan pada kelayakan fasilitas sarana dan prasarana, termasuk fasilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Selain itu, Ombudsman juga menyoroti standar keselamatan serta responsivitas petugas dalam menangani keluhan penumpang.
"Fokus utama pengawasan kami adalah memastikan fasilitas umum maupun fasilitas bagi kelompok rentan tersedia dengan baik, serta memastikan standar keselamatan dan pelayanan kepada penumpang tetap terpenuhi," ujar Bambang, Selasa 17 Maret 2026.
Pemantauan dimulai dari pintu masuk utama di ibu kota provinsi, yakni Bandara Sultan Syarif Kasim II dan Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) Pekanbaru. Di lokasi tersebut, Ombudsman menekankan pentingnya transparansi informasi terkait jadwal keberangkatan serta kelayakan armada melalui prosedur ramp check yang ketat.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk meminimalisir potensi maladministrasi, seperti pengabaian hak penumpang saat terjadi keterlambatan atau lonjakan jumlah pemudik.
Selain di Pekanbaru, Ombudsman Riau juga melakukan pemantauan di wilayah pesisir, khususnya di Pelabuhan Roro Bandar Sri Junjungan, Terminal Tipe A Dumai, hingga Pelabuhan Internasional Dumai. Di wilayah tersebut, pengawasan difokuskan pada pengelolaan antrean tiket serta ketersediaan fasilitas penunjang di terminal keberangkatan.
Menurut Bambang, langkah tersebut penting untuk mencegah penumpukan penumpang yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan para pemudik.
Tak hanya itu, Ombudsman juga memperluas pengawasan ke infrastruktur jalan tol, khususnya di ruas Tol Pekanbaru-Dumai (Permai). Tim Ombudsman meninjau langsung fasilitas di sejumlah rest area, mulai dari ketersediaan air bersih di toilet, kebersihan tempat ibadah, hingga kesiapsiagaan posko kesehatan dan petugas layanan.
Ombudsman mengingatkan pengelola jalan tol agar tetap mengedepankan pelayanan yang cepat, terutama saat menghadapi potensi kepadatan lalu lintas di titik-titik istirahat," jelas Bambang.
Dalam pemantauannya, Ombudsman juga mencatat bahwa tiket pesawat tujuan Pekanbaru telah habis terjual hingga H-1 Idulfitri. Selain itu, tiket bus dari Pekanbaru menuju Pulau Jawa juga dilaporkan sudah ludes.
Kondisi tersebut dikhawatirkan mendorong sebagian masyarakat menggunakan jasa travel ilegal yang tidak memiliki jaminan standar keselamatan dan keamanan.
"Kami khawatir jika masyarakat yang tidak mendapatkan tiket resmi akhirnya menggunakan travel ilegal, karena standar keamanan dan keselamatannya tidak terjamin," ungkap Bambang.
Ia berharap kondisi ini menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar pada musim mudik tahun depan ketersediaan transportasi publik dapat lebih diantisipasi.
Selain itu, Ombudsman juga memprediksi potensi penumpukan pemudik di sejumlah pelabuhan di Riau, seperti Pelabuhan Bengkalis dan Kepulauan Meranti, terutama pada H-3 hingga H-2 Lebaran.
"Kami berharap pemerintah daerah dapat mengantisipasi lonjakan penumpang dengan mengoperasikan kapal selama 24 jam," katanya.
Untuk jalur darat, Ombudsman juga memperkirakan adanya kepadatan kendaraan di pintu masuk Tol Pekanbaru-Bangkinang selama arus mudik berlangsung.
Meski demikian, dari hasil pemantauan di lapangan, Ombudsman menilai fasilitas penunjang seperti sarana prasarana, peralatan medis, serta posko kesehatan di sejumlah titik transportasi sudah cukup memadai.
Melalui rangkaian pengawasan tersebut, Ombudsman Riau berharap seluruh penyelenggara layanan transportasi dapat menjaga integritas dan profesionalitasnya selama masa angkutan Lebaran.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan kendala atau pelayanan yang tidak sesuai melalui kanal pengaduan resmi yang tersedia.
"Dengan pengawasan yang melekat, kami berharap arus mudik tahun ini dapat berjalan aman, nyaman, dan bebas dari praktik maladministrasi bagi masyarakat," tutup Bambang.
