Padang Gandeng Ombudsman Perkuat Pelayanan Publik dan Cegah Maladministrasi
Padang, Infopublik - Pemerintah Kota Padang terus memperkuat upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mempererat kolaborasi dengan Ombudsman Republik Indonesia guna memperkuat pengawasan sekaligus mencegah praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan publik.
Komit Padang, Infopublik - Pemerintah Kota Padang terus memperkuat upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mempererat kolaborasi dengan Ombudsman Republik Indonesia guna memperkuat pengawasan sekaligus mencegah praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan publik.
Momen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik antara Pemerintah Kota Padang dan Ombudsman RI di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Kamis (11/6/2026).
Kesepakatan itu ditandatangani langsung oleh Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Pimpinan Ombudsman RI Maneger Nasution, disaksikan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatra Barat Adel Wahidi serta jajaran perangkat daerah terkait.
Kerja sama tersebut mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari pencegahan maladministrasi, percepatan penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat, pertukaran data dan informasi, sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga monitoring dan evaluasi secara berkala.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan sinergi dengan Ombudsman RI merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendorong efektivitas pembangunan daerah.
"Kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang amanah, profesional, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Fadly.
Ia menjelaskan, berbagai upaya pembenahan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil positif. Salah satunya tercermin dari capaian Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang mencapai 93,67 atau melampaui target nasional.
Selain itu, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang juga mencapai angka 87,31 yang menjadikannya tertinggi di Sumatra Barat dan terbaik di Pulau Sumatra.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa transformasi birokrasi yang dijalankan tidak hanya berfokus pada administrasi pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Fadly menegaskan, sinergi dengan Ombudsman diharapkan semakin memperkuat sistem pelayanan publik, mempercepat penanganan berbagai pengaduan warga, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah.
Di sisi lain, Pimpinan Ombudsman RI Maneger Nasution memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Padang yang dinilai responsif terhadap berbagai masukan dan rekomendasi perbaikan pelayanan publik.
Menurutnya, banyak rekomendasi tindakan korektif yang telah ditindaklanjuti secara konkret oleh Pemerintah Kota Padang sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Kota Padang menunjukkan sikap yang proaktif, akomodatif, dan kooperatif dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi perbaikan. Ini menjadi indikator penting bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen kuat terhadap pelayanan publik yang berkualitas," ujarnya.
Maneger menambahkan, penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah juga menjadi bagian dari strategi Ombudsman RI dalam mendorong pencegahan maladministrasi sejak dini. Langkah tersebut penting karena maladministrasi sering kali menjadi pintu masuk munculnya berbagai persoalan tata kelola pemerintahan, termasuk praktik korupsi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatra Barat Adel Wahidi menyatakan kesiapan pihaknya untuk terus mendampingi Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat sistem pelayanan yang cepat, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kota Padang berharap dapat menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah diakses, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan warga. Di saat yang sama, pengawasan yang lebih kuat diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak nyata, tidak hanya pada peningkatan kinerja aparatur, tetapi juga pada kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Padang.
