ORI Papua Barat Apresiasi Layanan Publik Dinas Dukcapil Manokwari
Kepala ORI Perwakilan Papua Barat, Amus Atkana mengatakan, berbagai terobosan dan inovasi yang dilakukan Dinas Dukcapil Kabupaten Manokwari, untuk memberikan layanan publik secara baik dan benar telah sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang layanan publik.
"Setelah saya menyimak dan melihat langsung pelayanan, kesiapan sarana prasarana yang dimiliki Dinas Dukcapil Manokwari. Ombudsman Papua Barat memberikan apresiasi kepada Dinas Dukacapil Manokwari karena sudah memberikan pelayanan publik dengan baik kepada masyarakat Kabupaten Manokwari, dimana layanan dapat berjalan dengan mudah, cepat dan tanpa pungutan" kata Atkana kepada Tabura Pos melalui pesan WhatsApp, Jumat (19/12).
Meski demikian, lanjut Atkana, ORI Papua Barat memberikan beberapa catatan untuk menjadi perhatian bersama adalah, layanan kependudukan buat warga masyarakat Kabupaten Manokwari di daerah terluar seperti, Distrik Masni dan Sidey.
ORI Papua Barat mendorong Pemkab Maokwari melalui Dinas Dukcapil pro aktif dengan hadir langsung ke wilayah terjauh, atau membuka layanan terdekat agar bisa dapat jangkau masyarakat kampung terjauh.
Menurut Atkana, kondisi di daerah terjauh perlu mendapat perhatian lebih, karena terkait pembiayaan transportasi. Atas hal ini, maka Ombudsman melihat sangat penting publik harus merasa manfaat dari hadirnya pemerintah.
Untuk itu, Ombudsman Papua Barat mendorong Dinas Dukcapil mendapat dukungan penuh dari pemerintah, dalam hal ini Pemkab Manokwari dan Dinas Dukcapil Papua Barat untuk bisa melakukan layanan dengan 'jemput bola' di lapangan seperti, membuka gerai layanan di wilayah terjauh guna mendekatkan pelayanan kependudukan, dalam hal ini pencatatan sipil.
"Data kependudukan sangatlah penting. Sebab, data adalah sumber yang pokok untuk bisa melahirkan berbagai kegiatan serta pula melahirkan aggaran, sehingga perlu didukung dengan baik. Ombudsman juga mendorong agar proses pengelolaan administrasi kependudukan dikelola dengan baik dan benar. Data harus valid karena data adalah sumber dari segalanya, ketika data valid maka semua akan valud, karena dari data yang dipaparkan oleh Dukcapillah terbaca jumlah penduduk, "terang Atkana.
Sesuai data Dinas Dukcapil Kabupaten Manokwari saat ini, tambah Atkana, jumlah penduduk Kabupaten Manokwari sebanyak 206.411 jiwa. Dimana komunitas Nusantara sebanyak 117.711 dan OAP sebanyak 88.700 jiwa.
Dari data terlibat bahwa OAP masih rendah, sehingga Ombudsman mendorong agar proses pendataan ini dilakukan intens dengan jemput bola dan pembetulan data kependudukan dengan baik, karena berpontensi OAP masih banyak belum di data baik.
Atkana berharap Pemda Manokwari dan DPRD Manokwari harus memberikan ruang yang serius atas pendataan kependudukan, karena dari data ini akan bergerak hingga data politik untuk kepentingan Pemilu mendatang.
Di akhir kegiatan tersebut, Ombudsman juga meninjau layanan yang dimilik oleh Dinas Dukcapil Manokwari seperti, layanan khusus komunitas Disabilitas, ruang peralatan, pojok bacan dan ruang bermain anak. "Kita apresiasi full layanan publik yang sudah dilakukan Dinas Dukcapil Manokwari," pungkas Kepala ORI Papua Barat. (K&K-R2)
