ORI Kalbar Dorong Pemkab Melawi Tindaklanjuti Saran Penyempurnaan Opini 2025
RRI.CO.ID, Pontianak - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Keasistenan Pencegahan Maladministrasi menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 bersama Pemerintah Kabupaten Melawi secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu, 22 April 2026.
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Muhammad Rhida Rachmatullah, mendorong Pemerintah Kabupaten Melawi untuk segera menindaklanjuti saran penyempurnaan yang telah disampaikan Ombudsman.
"Saran penyempurnaan hasil penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2025 pada Pemkab Melawi harus ditindaklanjuti. Hal ini akan berpengaruh terhadap penilaian pada periode mendatang, khususnya pada tingkat kepatuhan," ujar Rhida.
Ia juga menambahkan bahwa hasil Opini Ombudsman Tahun 2025, di mana Pemkab Melawi memperoleh Opini Kualitas Sedang, perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan diharapkan dapat segera dioptimalkan dan ditingkatkan guna mendorong kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Setda Kabupaten Melawi, Sesilawati, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ombudsman atas pendampingan dan pembinaan yang telah diberikan.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman atas fasilitasi, pembinaan, serta arahan yang telah diberikan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pemkab Melawi. Seluruh OPD yang menjadi lokus penilaian dapat memperhatikan berbagai masukan untuk penyempurnaan layanan di Kabupaten Melawi, serta hasil Opini Ombudsman Tahun 2025 dapat segera ditindaklanjuti melalui sinergi dan kolaborasi antar-OPD agar hasilnya lebih maksimal," ujar Sesilawati.
Melalui kegiatan evaluasi ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Melawi dapat memperkuat komitmen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola pelayanan publik, sehingga mampu memenuhi standar pelayanan yang prima dan bebas dari maladministrasi.
