ORI Beri Penilaian Kepatuhan Layanan Publik, Ini Instansi Masuk Zona Hijau
Palu | CNN Celebes - Ombudsman RI di Tahun 2022 telah melakukan penilaian opini kepatuhan Pelayanan Publik pada pada Pemda, Kementerian dan lembaga di Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam hal ini tentang penilaian/pengambilan data pada bulan September-Oktober.
Demikian diungkapkan Kepala Perwakilan (Kaper) Ombudsman RI, Sulteng Iqbal Andi Magga SH, M.H melalui press release di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, Kamis, (22/12/2022).
Sebelum pengambilan data Ombudsman juga telah melakukan sosialisasi dengan mengundang Pemda termasuk sejumlah OPD yang akan dinilai dengan memberikan clue terkait penilaian, sehingga Pemda siap dan tidak Kaget ketika Tim Ombudsman menilai.
Tahun ini lanjut Iqbal penilainya berbeda dari sebelumnya, dimana meliputi 4 dimensi yakni dimensi Input (kompetensi Penyelenggara & sarana prasarana), dimensi proses (kepatuhan terhadap Standar pelayanan) Dimensi output (penilaian oleh Masyarakat pengguna layanan).
Kemudian untuk dimensi pengaduan (kepatuhan dalam pengelolaan pengaduan) hal tersebut dinilai pada setiap OPD yang berada dalam satu pemerintah daerah Kabupaten/Kota/Provinsi.
"Pada Tahun ini juga menambah OPD yang akan dinilai yakni Dinas Sosial, yang mana pada tahun sebelumnya hanya Dinas PMPTSP, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta Puskesmas sebagai Pelayanan Jasa kesehatan Pertama bagi masyarakat," ujarnya.Tahun ini Sulteng mengalami kemajuan pesat dan pihaknya berterima kasih kepada sejumlah Pemda yang telah mau berkerja keras untuk memperbaiki pelayanan publiknya sehingga tahun ini beberapa Pemda meraih nilai zona Hijau yakni Kota Palu, Kabupaten Banggai dan Poso.
Ditingkat Polres ada 4 Polres yang mendapatkan Nilai Hijau yakni Polres Banggai, Polres Sigi, Polres Morowali Utara dan Polresta Palu, begitu Pula dengan Nilai pada Lembaga Kepolisian Pada Tingkat Polres di Sulteng tahun ini juga meningkat sudah tidak ada yang memperoleh Nilai Merah, selebihnya semua Polres mendapatkan nilai Kuning.
"Kami Ombudsman masih optimis untuk tahun depan kita semua bisa memperbaiki Pelayanan Publik lebih baik lagi dan kalau bisa tidak ada lagi nilai Kuning semua bisa naik menjadi Nilai Hijau," tutup Iqbal. ***
