Ombudsman Tinjau Bendungan Bili-Bili, Tekankan Pentingnya Kanal Informasi Terpadu
Kunjungan ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulsel, Ismu Iskandar, dan diterima oleh Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Pompengan Jeneberang, Nalvian, S.ST, MT, serta Kepala UPB Bili-Bili, Abd. Razak.
Dalam pemantauan ini, tim Ombudsman meninjau Dam Control dan Monitoring System Telemetri Bendungan Bili-Bili untuk memastikan kondisi terkini bendungan pasca kenaikan tinggi muka air dan banjir di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros.
Akibat curah hujan yang tinggi, inflow ke Bendungan Bili-Bili sempat meningkat hingga elevasi 99,77 meter di atas permukaan laut (Mdpl) pada 11 Februari 2025, melebihi batas normal 99,50 Mdpl.
"Kami melakukan pengecekan langsung terhadap Spillway (pintu pelimpah air) guna memastikan fungsi pengendalian air tetap optimal. Ini penting agar elevasi air waduk terjaga dan pasokan air baku PDAM serta irigasi pertanian tetap berjalan lancar," ujar Ismu.
Ombudsman menyoroti pentingnya penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat terkait status siaga banjir dan operasional bendungan.
"Kami menemukan banyak informasi di media sosial yang menyebut banjir di Maros dan Makassar disebabkan oleh pembukaan pintu air Bendungan Bili-Bili.
Namun, hasil pemantauan kami menunjukkan bahwa daerah yang terdampak banjir berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tallo dan DAS Maros, bukan DAS Jeneberang yang dikendalikan oleh Bendungan Bili-Bili," tegasnya.
Ombudsman RI Perwakilan Sulsel juga menekankan pentingnya sistem penyampaian informasi terpadu yang melibatkan Balai Wilayah Sungai, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya.
"Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai status siaga bencana banjir. Oleh karena itu, koordinasi antar lembaga dalam Sistem Peringatan Dini perlu diperkuat," tambah Ismu.
Sistem penyampaian informasi terpadu berperan dalam mencegah disinformasi dan kepanikan di masyarakat.
Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang valid dan terkini terkait kondisi bendungan, curah hujan, serta langkah mitigasi yang harus dilakukan.
Selain itu, sistem ini juga memperkuat komunikasi antara pemerintah dan warga, sehingga respons terhadap potensi bencana dapat lebih cepat dan efektif.
"Terlepas dari tantangan banjir yang memerlukan kerja sama berbagai pihak, kami mengapresiasi Tim UPB Bili-Bili yang selalu siaga memastikan keamanan dan kelancaran pengelolaan bendungan. Upaya mereka sangat berperan dalam mengurangi risiko bencana bagi masyarakat," tutup Ismu.
