Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi Pengawasan MBG di Agam, Dua SPPG Pernah Dilanda Keracunan Massal
PADANG, KOMPAS.com - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menemukan dugaan maladministrasi dalam pengawasan keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Agam. Dugaan maladministrasi tersebut berkaitan dengan pengabaian kewajiban hukum dalam manajemen pemantauan dan pengawasan keamanan pangan oleh sejumlah pihak penyelenggara MBG.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat Adel Wahidi mengatakan, pemeriksaan dilakukan terhadap dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Sumatera Barat, dan Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Kabupaten Agam. "Kami sedang melakukan pengawasan terhadap program prioritas Presiden, salah satunya pelaksanaan MBG," kata Adel saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tindakan Korektif di Padang, Rabu (11/11/2026).
Ombudsman RI Mulai Investigasi Kebakaran Hutan dan Lahan Artikel Kompas.id Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menyoroti manajemen pengawasan keamanan makanan, kanal pengaduan masyarakat, hingga tindak lanjut informasi dari penerima manfaat. Termasuk di dalamnya informasi dan hasil uji organoleptik yang seharusnya menjadi bagian dari pemantauan keamanan pangan. Atas temuan itu, Ombudsman meminta kedua SPPG mengaktifkan kanal pengaduan internal melalui hotline 127 SAGI. Kanal pengaduan tersebut harus mudah diketahui penerima manfaat sehingga masyarakat memiliki akses untuk menyampaikan keluhan terkait makanan maupun pelayanan MBG.
"Kami membayangkan terinformasinya hotline atau kanal pengaduan di mobil distribusi MBG dan dapur SPPG," ujar Adel. Kedua SPPG juga diminta menindaklanjuti informasi dari penerima manfaat secara berkala, termasuk hasil uji organoleptik. Khusus SPPG Kampung Tangah, Ombudsman meminta pengelola menyosialisasikan pembatalan Surat Perjanjian Kerja (SPK) MBG kepada penerima manfaat.
Selain itu, kedua SPPG diminta meningkatkan edukasi mengenai gizi dan keamanan pangan. KPPG dan Satgas Ikut Disorot Pengawasan MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola dapur. Ombudsman juga menyoroti peran KPPG Kelas I Sumatera Barat dan Satgas MBG Kabupaten Agam. KPPG diminta memastikan seluruh SPPG di bawah kewenangannya menerapkan hotline 127 SAGI.
KPPG juga harus memperkuat koordinasi dengan Satgas Pemerintah Daerah Kabupaten Agam serta memastikan setiap informasi dan hasil uji organoleptik dari penerima manfaat ditindaklanjuti melalui laporan tertulis secara reguler dan komprehensif.
Selain itu, Ombudsman meminta KPPG mengevaluasi surat perjanjian kerja seluruh SPPG dengan mitra di wilayah kewenangannya.
Adapun Satgas MBG Kabupaten Agam diminta meningkatkan koordinasi dengan KPPG, koordinator wilayah, koordinator kecamatan, dan SPPG untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan.
Sekretaris Daerah Agam M Lutfi yang juga menjabat Kepala Satgas MBG menyatakan akan menindaklanjuti tindakan korektif tersebut.
Pemkab Agam akan menyusun strategi dan rencana kerja pengawasan rutin bersama instansi terkait serta memperkuat koordinasi dengan SPPG.
Ombudsman memberikan waktu 30 hari sejak LHP diterima kepada seluruh pihak terlapor untuk melaksanakan tindakan korektif.Adel mengatakan, Ombudsman akan memantau pelaksanaan tindakan korektif tersebut.Menurut dia, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat. Keamanan pangan dan pengawasan terhadap makanan yang disajikan juga harus dipastikan.
Dua Kali Kejadian Dugaan Keracunan MBG di Agam
Pemeriksaan Ombudsman terhadap kedua SPPG tersebut dilakukan di tengah persoalan keamanan pangan MBG di Kabupaten Agam.Dua dapur SPPG yang menjadi objek pemeriksaan itu sebelumnya pernah dikaitkan dengan kejadian gangguan kesehatan massal pada penerima manfaat MBG.Kejadian pertama berlangsung di SPPG Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Basung, pada 1 Oktober 2025.Saat itu, puluhan pelajar, guru, dan masyarakat dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Jumlah korban kemudian bertambah menjadi 119 orang berdasarkan pendataan pemerintah daerah. Sampel nasi goreng, muntahan, tinja korban, dan air yang digunakan dapur dikirim ke laboratorium BPOM untuk diperiksa.
Kejadian berikutnya terjadi di Kecamatan Palupuh pada awal September 2026. Sebanyak 344 penerima manfaat dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG dari SPPG Pasia Laweh.
Para korban mengalami gejala mual, muntah, sakit perut, diare, lemas, dan pusing. Sebagian korban harus mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit di Bukittinggi.
Hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Payakumbuh yang diumumkan pada 10 September 2026 menemukan bakteri Bacillus cereus pada sampel tahu dan cabai dari dapur SPPG Pasia Laweh. Temuan bakteri tersebut menjadi salah satu petunjuk dalam penanganan kejadian gangguan kesehatan massal di Palupuh. Dua kejadian tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan keamanan pangan, penanganan keluhan penerima manfaat, serta koordinasi antarlembaga dalam penyelenggaraan MBG. Melalui pemeriksaan dan tindakan korektif tersebut, Ombudsman meminta pengelolaan MBG di Kabupaten Agam dibenahi agar kejadian serupa tidak terulang.
