Ombudsman Sumbar: Data Posko Tanggap Darurat Banjir Bandang Agam Berantakan
AGAM, mimbarsumbar.id - Ombudsman RI Perwakilan Sumbar menyebut, data yang dimiliki posko tanggap darurat bencana banjir bandang berantakan.
Hal ini diungkapkan Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi saat mengunjungi posko di SDN 08 Kubang Duo Koto Panjang, Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Agam, Senin (13/5/2024).
Menurut Adel, posko tidak memiliki data yang akurat terkait korban bencana banjir bandang.
"Tadi saya minta data, mereka tidak punya data detail soal berapa korban lansia, anak-anak dan laki-laki. Harusnya mereka sudah punya itu," kata Adel Wahidi pada wartawan, Senin.
Adel mengatakan, data adalah suatu hal yang penting sebagai rujukan untuk melakukan penanganan pasca bencana.
"Penanganan untuk anak-anak dan lansia tentu berbeda," ujarnya.
Lebih mengkhawatirkan lagi, kata Adel, posko tidak punya data pasti berapa rumah yang berada di sepanjang aliran sungai.
"Ini penting untuk pencegahan jika ada bencana susulan," tegasnya.
Menurut Adel, banyaknya korban jiwa karena adanya keterlambatan evakuasi. Padahal katanya, erupsi Marapi tidak berhenti dan itu disampaikan terus oleh pihak berwenang.
"Sudah ada peringatan dari pihak terkait. Problem kita itu ada pada mitigasi," ungkapnya.
Adel mendorong agar Pusdalops BPBD Agam bisa lebih cepat menghimpun data. Jangan hanya menunggu data dari pihak lain.
"Data mereka berantakan. Semua yang akan terlibat nantinya butuh data. Kalau data tidak ada, susah dalam penanganan," pungkasnya.
Sementara itu, Kabid KL BPBD Agam Ichwan Pratama Danda mengakui, saat ini pihaknya masih mengupdate data korban ataupun kerusakan fasilitas.
"Di masa tanggap darurat ini, kita belum memiliki data pasti. Data selalu bergerak dan berubah," kata Ichwan.
Namun begitu, pihaknya akan mengupayakan data selesai di waktu masa tanggap darurat ini.
"Seiring berjalan waktu, akan mendekati data valid," ujarnya. (ms/Jamil)
