Ombudsman Sumbar Beri Tindakan Korektif untuk MBG di Agam
Padang (ANTARA) - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tindakan korektif atas dugaan maladministrasi terkait program makanan bergizi gratis (MBG) di Agam, Rabu.
"Pemeriksaan dilakukan atas inisiatif Ombudsman dari peristiwa keracunan yang dialami siswa di Agam," kata Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi di Padang.
Menurut dia pemeriksaan tersebut menyoroti tanggung jawab empat pihak yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kampung Tangah, dan SPPG Pasia Laweh Palupuh.
Kemudian Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Sumbar, serta Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG Agam.
Fokus pemeriksaan meliputi manajemen pemantauan dan pengawasan keamanan pangan, efektivitas kanal pengaduan masyarakat, tindak lanjut informasi dari penerima manfaat.
Termasuk pengisian hasil uji organoleptik, serta koordinasi antar lembaga dalam mengawasi penyelenggaraan MBG di tingkat kabupaten.
Ia menjelaskan dalam hasil pemeriksaannya, Ombudsman Sumbar memberikan sejumlah tindakan korektif kepada masing-masing terlapor sesuai porsi dan kewenangannya.
Untuk SPPG Kampung Tangah dan SPPG Pasia Laweh Palupuh, diminta mengimplementasikan kanal pengaduan internal melalui hotline 127 SAGI, terutama bagi penerima manfaat,
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
Kedua SPPG itu juga diminta menindaklanjuti informasi dari penerima manfaat, termasuk hasil uji organoleptik secara reguler, dan melaksanakan promosi edukasi gizi serta keamanan pangan.
Sementara untuk KPPG Kelas I Sumbar, diminta memastikan seluruh SPPG di bawah kewenangannya mengimplementasikan hotline 127 SAGI, dan menguatkan koordinasi dengan Satgas Pemkab Agam.
Kemudian memastikan setiap informasi dan hasil uji organoleptik dari penerima manfaat ditindaklanjuti melalui laporan tertulis secara reguler dan komprehensif.
"Kami juga meminta KPPG mengevaluasi Surat Perjanjian Kerja seluruh SPPG dengan mitra di wilayah kewenangannya," katanya.
Sementara untuk Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Agam, Ombudsman meminta peningkatan koordinasi dengan KPPG, koordinator wilayah, koordinator kecamatan, dan SPPG.
Ombudsman memberikan waktu 30 (tiga puluh) hari sejak LHP diterima kepada seluruh pihak terlapor untuk melaksanakan tindakan korektif, pelaksanaannya akan dipantau secara berkala.
Pihaknya menegaskan MBG yang merupakan program Presiden tidak cukup hanya memastikan makanan tersalurkan kepada penerima manfaat.
Namun juga harus menjamin keamanan pangan, sistem pengawasan yang berjalan, serta pertanggungjawaban yang jelas dari setiap pihak sesuai kewenangannya.
