Ombudsman Sulsel Inspeksi Kesiapan Fasilitas Pasar Terong Jelang Ramadhan
MAKASSAR, INIKATA.co.id - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan menggelar inspeksi di Pasar Terong, Makassar, pada Jumat (28/2), guna memantau kesiapan fasilitas dan harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan.
Inspeksi ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Ismu Iskandar, didampingi oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Arlin Ariesta, serta perwakilan dari Perumda Pasar Makassar Raya.
Dalam kunjungannya, Ombudsman menemukan sejumlah permasalahan serius terkait fasilitas pasar.
Fasilitas penunjang seperti toilet dan ruang kesehatan tidak tersedia, sementara banyak pedagang masih berjualan di bahu dan badan jalan, meski gedung pasar seharusnya dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal.
"Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari pihak pengelola pasar dan pemerintah daerah agar fasilitas yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal. Terlebih, keberadaan limbah pasar yang tidak dikelola dengan baik turut memperburuk kenyamanan pengunjung," ujar Ismu Iskandar.
Ismu menambahkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, pasar rakyat harus memiliki fasilitas seperti toilet, ruang kesehatan, ruang menyusui, pos keamanan, serta tempat penampungan sampah sementara.
"Saat ini, Pasar Terong belum memenuhi standar yang diatur dalam peraturan tersebut. Kami mendesak pihak terkait untuk segera melakukan perbaikan," tegasnya.
Selain memeriksa fasilitas, Ombudsman juga memantau harga kebutuhan pokok yang mulai merangkak naik jelang Ramadan.
Salah satu temuan mereka adalah harga minyak goreng merek Minyak Kita yang dijual Rp 16.500,- per liter, melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700,- per liter.
Kenaikan harga cabai yang mencapai Rp 90.000,- per kilogram juga menjadi perhatian utama. "Harga kebutuhan pokok yang naik setiap menjelang Ramadan tentu menjadi perhatian kami, karena ini langsung berdampak pada masyarakat kecil," ujar Ismu.
Di sisi lain, sejumlah pedagang mengeluhkan penghentian distribusi Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) oleh Bulog sejak 7 Februari 2025.
Beras tersebut sebelumnya dijual dengan HET Rp 12.500,- per kilogram, jauh lebih terjangkau dibandingkan harga beras serupa di pasaran yang mencapai Rp 14.000,- per kilogram.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Arlin Ariesta, menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan distribusi beras SPHP dapat kembali dilakukan.
Ombudsman RI Perwakilan Sulsel menegaskan akan terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok, serta mendesak pemerintah daerah untuk segera meningkatkan kualitas fasilitas pasar tradisional demi kenyamanan masyarakat.(**)
Ombudsman
Writer: Rls
