Ombudsman Sulsel Gandeng HMI, Cetak Mahasiswa Pengawas Pelayanan Publik Anti-Maladministrasi
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR - Upaya memperkuat pengawasan pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat terus didorong Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini, Ombudsman Sulsel menggandeng Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Sulsel melalui kegiatan Laboratorium Pelayanan Publik yang digelar selama dua hari, Rabu-Kamis, 22-23 April 2026, di Kantor Perwakilan Ombudsman Sulsel.
Program ini menjadi bagian dari penguatan pengawasan partisipatif melalui Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi. Mahasiswa dilibatkan sebagai aktor strategis dalam membangun ekosistem pengawasan layanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada pencegahan.
Kegiatan tersebut dirancang dengan pendekatan pembelajaran interaktif yang menekankan pemahaman praktis. Peserta tidak hanya mendapatkan materi konseptual, tetapi juga dibekali simulasi dan diskusi kasus untuk mengidentifikasi potensi maladministrasi serta merumuskan langkah pengawasan yang konstruktif.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Ismu Iskandar, menegaskan organisasi kemahasiswaan memiliki posisi penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, mahasiswa memiliki kedekatan langsung dengan realitas sosial yang membuat mereka potensial menjadi pengawas independen di tengah masyarakat.
"Mahasiswa memiliki kepekaan sosial dan kedekatan dengan realitas pelayanan publik di masyarakat. Di situlah peran HMI menjadi penting-sebagai jembatan antara masyarakat dan perbaikan layanan publik," ujar Ismu.
Selama pelaksanaan kegiatan, peserta mendapatkan materi yang disusun secara sistematis, mulai dari konsep dasar pelayanan publik, peran dan kewenangan Ombudsman, bentuk-bentuk maladministrasi, hingga pemahaman hak-hak masyarakat dalam memperoleh layanan.
Selain itu, peserta juga diarahkan untuk memahami peran mahasiswa sebagai pengawas non-litigasi yang mampu memberikan solusi tanpa harus melalui proses hukum.
Ismu menambahkan, pengawasan pelayanan publik tidak dapat hanya mengandalkan lembaga formal.
Keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dinilai menjadi kunci dalam membangun sistem pengawasan yang berkelanjutan dan efektif.
"Pengawasan yang efektif adalah yang tumbuh dan bergerak bersama masyarakat. Ketika mahasiswa memiliki pemahaman yang tepat, mereka tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengedukasi dan mendorong perubahan. Ini menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas pelayanan publik," tambahnya.
Melalui Laboratorium Pelayanan Publik ini, Ombudsman Sulsel juga mendorong terbentuknya jaringan pemantau layanan publik yang aktif di berbagai wilayah.
Para peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang tidak hanya kritis terhadap layanan publik, tetapi juga berintegritas serta solutif dalam menyampaikan rekomendasi perbaikan.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Ombudsman Sulsel untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan kelompok masyarakat.
Sinergi dengan organisasi mahasiswa dinilai strategis untuk memperkuat budaya pengawasan berbasis partisipasi serta mencegah praktik maladministrasi sejak dini.
Ke depan, Ombudsman Sulsel berharap program serupa dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak komunitas, sehingga lahir pemantau pelayanan publik yang mampu memperkuat ekosistem pengawasan di Sulawesi Selatan dan mendorong peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat secara berkelanjutan. (*)
